ADVERTISEMENT

3 Fakta Bahayanya Pemerintah Tahan Harga BBM Kelamaan

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 08 Jun 2022 20:00 WIB
Petugas melayani pengisian BBM di SPBU 24.351.126 Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (19/4/2022). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengerahkan 384 unit armada mobil tangki, 27 unit bridger avtur dan 174 unit skid tank untuk LPG serta 16 titik SPBU kantung dan 15 titik layanan motoris pada jalur mudik ditambah 11 SPBU Siaga Tol Trans - Sumatera dan empat SPBU Modular di sepanjang jalur Tol Bakauheni - Palembang. ANTARA FOTO/Ardiansyah/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/ARDIANSYAH
Jakarta -

Pemerintah masih menahan harga komoditas energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, LPG 3 kg, dan listrik di tengah kenaikan harga minyak dunia. Meski tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat, kebijakan tersebut bisa berbahaya jika terlalu lama diterapkan.

Berikut 3 faktanya:

1. RI Bisa Terjangkit Distorsi Ekonomi

Pengamat Ekonomi Josua Pardede mengatakan harga yang ditahan terlalu lama bisa berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi. Hal itu di mana ekuilibrium supply dan demand dari sebuah barang terganggu akibat adanya penetapan harga dari pemerintah.

"Kebijakan pemerintah saat ini untuk menahan harga-harga yang diatur pemerintah memang berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi," kata Josua, Rabu (8/6/2022).

Dia mencontohkan ketika harga minyak goreng ditetapkan Rp 14.000/liter dan tidak dapat naik atau turun sesuai mekanisme pasar, sempat terjadi kelangkaan karena produsen cenderung enggan berproduksi/menjual akibat biaya produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual yang ditetapkan pemerintah. Begitu juga yang dikhawatirkan terjadi pada BBM.

"Pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi bagi Pertamina untuk menahan harga Pertalite. Memang dengan ini Pertamina berpotensi dapat terus menyediakan BBM Pertalite di pasar sehingga dari sisi supply tidak terganggu, namun konsumsi BBM berpotensi naik karena tidak ada disinsentif (dari kenaikan harga) bagi masyarakat untuk berhemat dan mengurangi konsumsi BBM," jelasnya.

2. Kenaikan Harga Bisa Terjadi Berkali-kali Lipat

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan menilai keputusan pemerintah untuk menahan harga komoditas seperti BBM sebenarnya tepat. Pasalnya jika itu tidak dilakukan, ekonomi akan sulit dan pertumbuhan yang ditargetkan sekitar 5% akan gagal dicapai.

"Keputusan tidak menaikkan harga BBM sebetulnya saya pikir tepat karena ketika harga BBM dinaikkan maka dampaknya akan banyak, baik terhadap transportasi, industri itu kan sangat signifikan," bebernya.

Di sisi lain, bahaya dari kebijakan tersebut adalah ancaman terjadinya kenaikan harga berkali-kali lipat ke depan hingga menyebabkan shock di masyarakat. Hal itu bisa terjadi jika fiskal pemerintah sudah tak mampu lagi menahan dampak kenaikan harga yang terjadi secara global.

"Kalau pemerintah tidak mampu lagi menahan dampak kenaikan harga minyak dunia, maka nanti bisa jadi kenaikan itu akan berulang kali di kemudian hari. Dulu waktu jaman SBY sempat juga kan naik beberapa kali setelah kenaikan pertama," imbuhnya.

3. Beban Fiskal Semakin Berat

Beban fiskal akan semakin berat dan bisa menyebabkan defisit semakin meningkat. Meskipun, pemerintah sudah berkomitmen akan menurunkan tingkat defisit di bawah 3% pada tahun depan.

"Ketika pemerintah harus menahan kenaikan harga BBM domestik, satu sisi pemerintah memang ingin melindungi ekonomi domestik, tapi memang yang harus dikorbankan fiskalnya sendiri dalam artian fiskal yang semakin berat akan menyebabkan defisitnya semakin meningkat," ujar Abdul.

Pria yang akrab disapa Ucok itu mengkhawatirkan fiskal pemerintah saat ini semakin cekak karena kenaikan harga BBM. APBN harus menanggung peningkatan subsidi dan utang pun bisa semakin tinggi.

"Ketika utang meningkat, berarti beban fiskal meningkat, kebutuhan untuk cicilan bunga utang semakin membesar. Ketika itu membesar artinya alokasi untuk belanja produktif khususnya belanja modal akan menurun," tuturnya.

Belanja negara dalam APBN 2022 yang tadinya Rp 2.786 triliun, melonjak ke Rp 3.106,4 triliun. Salah satu kenaikannya disokong oleh besaran subsidi dan kompensasi energi yang ditambah Rp 350 triliun, dari yang dialokasikan APBN saat ini sebesar Rp 152,5 triliun.



Simak Video "Bawa Keranda-Spanduk, Massa Buruh Tolak BBM Naik Tiba di Patung Kuda"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT