.webp)
"Kemarin sudah disiapkan mengenai dukungan penganggarannya (untuk PMK) di program PEN, kemarin sore sudah rapat mengenai itu. Sehingga isu-isu di dalam negeri sendiri kita prioritaskan untuk kita tangani sambil kita berkontribusi menyelesaikan di tingkat global," ujarnya kepada wartawan saat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (10/6/2022).
Susiwijono memastikan terkait upaya menangani penyakit mulut dan kuku akan selesai pekan depan. Untuk dana yang akan disiapkan, komponennya seperti penanganan COVID-19.
"Usulan pak Mentan, pak Menko minggu ini minta diselesaikan TOR-nya karena ini mendesak untuk penyakit mulut dan kuku, biayanya hampir sama dengan komponen biaya COVID-19, ada biaya vaksin, antigen/PCR, dan obat, jadi sama, dan itu cukup tinggi karena populasi sapi kita sekitar 14 jutaan, 18 provinsi sudah kena, 163 kabupaten/kota. Ini cukup serius," lanjutnya.
Selain itu, pemerintah berencana akan membentuk satuan tugas (satgas) penyakit mulut dan kuku hingga ke pemerintah daerah. Kemudian, akan ada juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada wilayah-wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.
"Kemarin Pak Menko menyampaikan ke pak Mentan, dan Kemendagri, serta gubernur bupati walikota kita akan melakukan penanganan di tingkat mikro seperti PPKM, nanti akan ada satgas PMK sampai ke tingkat kecamatan desa," ungkapnya.
Segala upaya itu dilakukan karena virus penyakit mulut dan kuku ini dikhawatirkan mempengaruhi ekspor pada produk pangan lainnya. Susiwijono mengatakan jangan sampai Indonesia dianggap menjadi media yang membawa virus penyakit mulut dan kuku.
"Dampaknya ke ekonomi akan sangat bukan hanya masalah sapi saja, bisa jadi nanti misalkan produk hortikultura nanti. Karena ekspor bisa menjadi media pembawa dan sebagainya, artinya dampaknya akan ke mana-mana sehingga kita akan serius menangani ini," tutupnya. (eds/eds)
