Sudah Tengah Tahun, Dana PEN Rp 455 T Baru Dipakai Rp 95 T

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan hingga bulan Juni ini realisasi keseluruhan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru dipakai 20,9%. Totalnya dana PEN tahun ini dialokasikan sebesar Rp 455,62 triliun, tapi sampai hampir setengah tahun ini baru terpakai Rp 95,13 triliun.

"Secara keseluruhan realisasinya 20,9% atau Rp 95,13 triliun dari Rp 455,62 triliun," papar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (13/6/2022).

Dari segi penanganan kesehatan dana PEN baru dipakai 20% atau sekitar Rp 24,46 triliun. "Realisasi untuk klaim nakes, insentif perpajakan vaksin dan alkes, kemudian juga terkait pengadaan vaksin," jelasnya.

Lebih lanjut dana PEN paling banyak digunakan untuk kategori perlindungan sosial masyarakat. Jumlahnya mencapai Rp 55,85 triliun sampai Juni ini.

Dana PEN digunakan untuk mengalokasikan bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, Bantuan PKL-Warung-Nelayan, dan juga Kartu Prakerja.

Airlangga juga memaparkan di kategori pemulihan ekonomi, pemerintah baru menyalurkan 8,3%% dana PEN. Totalnya Rp 14,38 triliun digunakan untuk dorongan bagi sektor pariwisata, dukungan UMKM, dan fasilitas perpajakan.

Dana PEN Disetop Tahun Depan

Dana PEN sendiri dianggarkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Seiring dengan kondisi transisi pandemi ke endemi, dana PEN tidak akan dianggarkan lagi tahun depan.

Dalam kesempatan berbeda, Airlangga pernah mengatakan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tahun ini menjadi yang terakhir. Selama tiga tahun berlangsung (2020-2022), program itu telah menelan biaya hingga Rp 1.895,5 triliun.

"Saya terima kasih kepada Banggar atas nama pemerintah yang telah menyetujui COVID-nya kita hentikan tahun ini insya Allah," kata Airlangga dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022).

Sebagai gantinya, tahun depan pemerintah mulai fokus menangani krisis global seperti krisis pangan, krisis energi, hingga krisis utang. Indonesia sendiri masuk dalam kelompok Global Crisis Response Group (GCRG) yang baru dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertengahan Maret 2022.