Pakaian impor bekas masih membanjiri pasar Indonesia. Padahal Permendag No 51/M-DAG/PER/7/ dan UU No 7 tahun 2014 tegas melarang impor pakaian bekas.
Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), ada beberapa modus dalam menyelundupkan baju bekas impor.
"Ini dicampur dengan barang macem-macem, di-mix dengan pakaian baru, modelnya seperti itu. Atau dicampur dengan produk lainnya," kata anggota BPKN Heru Sutadi kepada detikcom, Selasa (14/6/2022).
Setelah pakaian bekas tiba di pelabuhan, mereka akan disortir terlebih dahulu. Proses ini bertujuan membuat pakaian tersebut terlihat seolah-olah baru.
Selain itu, ada beberapa proses supaya pakaian bekas seolah-olah menjadi pakaian baru. Setelah itu barulah dilakukan pendistribusian ke berbagai wilayah.
Heru menerangkan, mayoritas pakaian bekas dikirim dari negara tetangga Malaysia. Distribusinya melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di sekitar perbatasan. Sementara jalur darat melalui pulau Kalimantan.
Heru menguraikan beberapa alasan pemerintah sulit mengawasi bisnis baju bekas. Pertama, karena faktor geografis Indonesia yang luas. Kedua karena masih adanya demand dari konsumen.
Heru mengungkap, eksisnya bisnis thrifting di Indonesia tak lepas dari demand dari konsumen. Menurutnya barang-barang bekas memiliki segmen pasarnya tersendiri.
Menurutnya pakaian bekas impor membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. Sementara dari segi kesehatan, pakaian bekas berpotensi menyebarkan penyakit menular.
Heru meminta semua pihak bekerja sama meningkatkan pengawasan terhadap impor pakaian bekas. Ia pun mendorong sosialisasi terkait larangan impor baju bekas.
Lihat juga video 'Tips Manfaatkan Pakaian Bekas untuk Baju Anak':
