Deretan PR Hadi Tjahjanto: Urus Mafia Tanah hingga Reformasi Birokrasi

Hal ini ada hubungannya untuk melakukan penanganan pada praktik mafia tanah. Pasalnya, menurut Trubus seringkali 'orang dalam' BPN juga yang memuluskan praktik mafia tanah.

"Yang harus dikejar pertama sih persoalan pembenahan internal institusi ATR ini, reformasi birokrasi ini harus dilakukan besar-besaran. Di daerah itu makanya muncul mafia itu juga banyak karena bekerja sama dengan orang dalam juga," ujar Trubus.

"Selama ini seringnya saling menutupi itu akhirnya tak terbuka, tahu-tahu tanah negara hilang," lanjutnya.

Titah Jokowi ke Hadi

Presiden Joko Widodo sendiri memberikan titah kepada Hadi untuk fokus mengurus masalah sengketa tanah dan lahan yang banyak timbul di tengah masyarakat. Dia juga meminta Hadi mempercepat program sertifikat tanah.

"Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kedua, urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan," papar Jokowi.

Hadi juga mendapat tugas khusus untuk menata dan mendistribusikan tanah untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

"Termasuk didalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN. Saya meyakini, pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu," pungkas Jokowi.