Persoalan mafia minyak goreng belakangan ini masih menjadi topik utama masyarakat. Mengenai itu juga masih menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apa lagi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana sudah ditetapkan menjadi tersangka suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Ia ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga pengusaha, yakni Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Namun, ada perbedaan antara Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan (Zulhas) dan mantan Mendag Muhammad Lutfi mengenai pandangan soal mafia minyak goreng. Apa itu?
Mendag Zulhas
Zulkifli atau akrab disapa Zulhas membantah adanya mafia minyak goreng yang menyebabkan kenaikan dan kelangkaan pada komoditas itu.
"Nggak, saya kira bukan soal mafia dan tidak mafia (pada persoalan minyak goreng)," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Menurutnya kenaikan harga minyak goreng karena melonjaknya harga crude palm oil/CPO yang kemudian direspons pengusaha untuk menjual komoditas itu dengan cepat. Akibatnya, ada keterlambatan dan kekurangan pasokan CPO di dalam negeri.
"Ini kita mengantisipasi, kemudian DMO mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. Terlambat gitu. Harga bagus kan berkah sebetulnya. Ini harga bagus bukan berkah, jadi masalah. Nah ini yang harus kita urai," terang Zulhas.
Zulhas pun mengaku telah mengetahui apa permasalah utama dalam kenaikan harga minyak di pasaran. Ia menargetkan permasalahan harga minyak goreng akan selesai satu sampai dua bulan ke depan
"Saya sudah tahu, mengapa minyak di pasar-pasar itu mahal. Saya sudah tahu sebab-sebabnya. Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya, sebulan-dua bulan beres InsyaAllah," ungkapnya.
Sementara Muhammad Lutfi saat menjabat Mendag, menyatakan ada mafia minyak goreng. Langsung klik halaman berikutnya
(hns/hns)