Pemerintah mencoba menghentikan arus keluar mata uang asing dengan melarang semua impor pupuk kimia dan meminta petani menggunakan pupuk organik. Hal ini menyebabkan kegagalan panen yang meluas.
Sri Lanka harus menambah stok makanannya dari luar negeri yang membuat kekurangan mata uang asingnya semakin parah. Sejak itu, pemerintah telah melarang impor berbagai macam barang 'tidak penting' dari mobil hingga jenis makanan tertentu dan bahkan sepatu.
Salah satu cara negara dapat meningkatkan ekspor mereka adalah dengan memotong nilai mata uang, tetapi pemerintah menolak untuk membiarkan rupee Sri Lanka jatuh terhadap mata uang lainnya. Akhirnya terjadi pada Maret 2022, rupee turun lebih dari 30% terhadap dolar AS.
Sementara pemerintah Sri Lanka harus mengumpulkan US$ 7 miliar dalam mata uang asing tahun ini untuk membayar utangnya. Pembayaran serupa juga harus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah ingin membuat kesepakatan keuangan baru untuk melunasi utangnya, tetapi peringkat kreditnya telah jatuh sangat rendah sehingga sangat sedikit lembaga yang mau meminjamkan uang. Akibatnya, cadangan devisanya habis hanya untuk membayar bunga pinjaman saat ini.
Kolombo sedang berusaha mengadakan konferensi donor bersama China, India, dan Jepang. Tak hanya itu, Wickremesinghe juga meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelesaikan masalah ini.
Ratusan Ribu Warga Sri Lanka Pada Minggat
Peliknya situasi di Sri Lanka membuat ratusan ribu warga dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Hal itu terkuak dari melonjaknya permintaan paspor.
Dalam lima bulan pertama 2022, pihak imigrasi dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor dibandingkan dengan 91.331 pada periode yang sama tahun lalu.
Di Departemen Imigrasi dan Emigrasi, tempat orang mengantre berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan. Mereka berusaha memenuhi permintaan paspor saat ini.
Departemen telah memperketat keamanan, memperluas jam kerja dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan. Tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari.
"Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini. Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan," kata H.P. Chandralal, pejabat setempat, dikutip dari Reuters.
Depresiasi mata uang, inflasi lebih dari 33%, hingga kekhawatiran ketidakpastian politik dan ekonomi yang berkepanjangan mendorong banyak orang untuk bermigrasi.
(aid/dna)
