RI Pamer Pelatihan Prakerja di Depan Anggota UNESCO

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Airlangga, Menteri Pendidikan Kepulauan Solomon, Lanelle Olandrea Tanangada mengungkapkan program ini sangat menarik untuk diterapkan di Kepulauan Solomon.

"Program ini menghasilkan rincian spesifik atas persentase berbagai kelompok masyarakat, dan hal ini akan membantu kami mengidentifikasi masyarakat secara individu, tidak hanya di sektor formal, tapi juga mereka yang telah bekerja di sektor lain," ujarnya.

Sementara itu, Dr. Niamh O'Reilly, CEO, AONTAS, Organisasi Pembelajaran Orang Dewasa Nasional Irlandia, anggota delegasi Negara Bagian Irlandia dari CONFINTEA VII mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja telah menjawab tantangan partisipasi pendidikan yang spesifik terhadap kelompok yang terpinggirkan. Program ini menggabungkan tujuan pendidikan, keuangan dan inklusi sosial tanpa mengorbankan kebebasan individu peserta belajar.

"Program ini mampu menghadirkan partisipasi penuh dari mereka yang tidak pernah menghadiri pelatihan, memungkinkan individu untuk mengidentifikasi pilihan pendidikan yang sesuai terkait dengan peluang kerja potensial, sambil mendorong partisipasi melalui dukungan moneter yang mempromosikan literasi keuangan," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Senior Adviser (Non-resident), Project on Prosperity and Development Center for Strategic & International Studies (CSIS) Mr. Gabriel Sanchez-Zinny, salut dengan presentasi yang dilengkapi dengan angka, hasil, dan fokus yang nyata pada pencapaian.

"Itulah yang kita butuhkan di bidang pendidikan. Prestasi dan rasa urgensi yang membantu pembelajar, terutama untuk yang membutuhkan," ujar mantan Menteri Pendidikan Buenos Aires, Argentina ini.

Seperti diketahui Program Kartu Prakerja merupakan gagasan Presiden Joko Widodo, dimana waktu diluncurkannya bertepatan saat menghadapi awal merebaknya Covid-19 di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020.

Program aplikasi on-demand berbasis web ini menarik minat keikusertaan jutaan warga yang kehilangan pekerjaan terutama mereka yang berada di kelas bawah, misalnya pekerja pabrik dan pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek dan pedagang kaki lima yang kehilangan pelanggan di tengah krisis pembatasan mobilitas nasional.

Program ini memungkinkan tenaga kerja produktif selektif, berusia antara 18 hingga 64 tahun untuk mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan insentif tunai, semuanya melalui perjalanan digital. Dimana pendaftaran dan verifikasi identitas melalui e-KYC (Know-Your-Customer) sesuai standar industri dan diperiksa silang melalui database catatan sipil pemerintah.

Para peserta dapat mengambil pelatihan online sesuai dengan preferensi masing-masing. Ada seribu lebih jenis pelatihan yang disediakan dari 170 lebih lembaga pelatihan. Setelah mereka menyelesaikan pelatihan, insentif akan ditransfer melalui salah satu rekening bank atau e-wallet pilihan mereka untuk jangka waktu empat bulan.

Dengan kemampuan digital untuk mendata umpan balik peserta secara berkala, beberapa temuan terkait penerima Kartu Prakerja terlihat inklusif seperti, 49% penerima manfaat adalah perempuan, 3,3% merupakan penyandang disabilitas, 14% lulusan sekolah dasar atau di bawah itu, 62% penerima berasal dari daerah pedesaan, 3% pekerja purna migran, 90% tidak bekerja saat mendaftar sedangkan 85% dari mereka bekerja di sektor informal sebagai karyawan atau pemilik usaha kecil.

Pada kesempatan terpisah, Direktur UIL UNESCO, Dr. David Atchoarena mengatakan UNESCO menyambut baik partisipasi Indonesia dalam ajang CONFINTEA. Melalui berbagai inisiatif yang dilakukan Indonesia di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pelatihan di G20.

"Sangat menarik bagi kita untuk mempelajari apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan program skala besar. Khususnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi terkait dampak Covid-19 terhadap pasar tenaga kerja, pekerja, dan ekonomi di Indonesia secara umum, dengan Kartu Prakerja. Negara-negara anggota dapat mengacu pada pengalaman Indonesia untuk lebih memperkuat kebijakan dan keterlibatan mereka dalam pendidikan sebagai dasar SGD 4," papar David kepada delegasi Indonesia.

Di hari terakhir konferensi (17/6), delegasi Indonesia diundang secara khusus oleh UNESCO dalam inter-ministerial meeting bersama negara Brazil, Jepang, Jerman dan Maroko. Dengan suksesnya pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini, UNESCO meminta Indonesia untuk lebih berpartisipasi mengambil peran strategis untuk membantu negara-negara anggota UNESCO, khususnya menjadi bagian dalam Monitoring Committee of the Marrakech Framework for Action.