Jalan Panjang Garuda Indonesia Lolos dari Jeratan Pailit

Drama panjang proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia telah sampai pada ujungnya hari ini. Garuda akhirnya diputuskan lolos dari jeratan pailit pada proses PKPU yang sudah berjalan sejak Desember 2021 yang lalu.

Perjanjian penyelesaian utang yang diajukan Garuda diterima dan disahkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat hari ini. Dengan ini, Garuda berhasil memperoleh status homologasi dan lolos dari status pailit. Proses PKPU Garuda pun dinyatakan telah selesai oleh Majelis Hakim.

Garuda butuh jalan yang panjang untuk lolos dari jeratan pailit. Begini kisahnya.

1. Usulan PKPU Diprotes DPR
Awalnya, Garuda diputuskan berstatus PKPU pada Desember 2021 yang lalu. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keputusan itu diberikan per tanggal 9 Desember 2021. Status PKPU yang dikabulkan diajukan oleh pemohon Mitra Buana Koorporindo.

"Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa 9 Desember 2021 Pengadilan Niaga yang saya tadi saya sampaikan telah mengabulkan permohonan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan pemohon Mitra Buana Koorporindo yang saat ini sedang menjalani restrukturisasi melalui proses PKPU Sementara selama 45 hari terhitung sejak 9 Desember," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio dalam Public Expose, Senin (20/12/2021) yang lalu.

Namun, Garuda sendiri sudah mengusulkan ke pemerintah untuk menjalankan proses PKPU sejak Juni 2021. Bahkan, usulan ini sempat diperdebatkan di DPR.

Dalam rapat kerja 21 Juni 2021 yang lalu, Garuda memaparkan ke Komisi VI DPR soal skema penyelamatan Garuda. Opsi pertama, pemerintah terus menyokong penyelamatan garuda dengan memberikan suntikan ekuitas atau pinjaman. Opsi kedua restrukturisasi utang dengan skema PKPU.

Sementara itu, opsi ketiga restrukturisasi akan dilakukan pada perusahaan Garuda. Artinya, pemerintah akan membentuk maskapai nasional baru menggantikan Garuda. Lalu, opsi terakhir adalah Garuda Indonesia dibiarkan bangkrut, dilikuidasi, dan pada akhirnya posisinya akan digantikan oleh swasta.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perusahaan cenderung memilih opsi restrukturisasi yang tertera dalam opsi kedua. Opsi tersebut adalah melakukan restrukturisasi utang Garuda yang dengan cara mengajukan PKPU.

"PKPU itu bukan kebangkrutan, itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan pailit," tuturnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021) silam.

Namun, Irfan mengakui, dalam skema PKPU ada risiko pailit atau bangkrut. Sebab dalam aturan PKPU jika dalam 270 hari tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dari debitur dan kreditur maka perusahaan otomatis pailit.

"Artinya ada risiko selalu untuk jadi pailit ketika masuk PKPU," lanjut Irfan.

Namun, dalam rapat itu, ada anggota Komisi VI yang tidak setuju Garuda mengambil langkah PKPU. Anggota Komisi VI Nusron Wahid menyatakan lebih memilih opsi penyelematan dengan opsi pertama, yaitu pemerintah terus menyokong penyelamatan garuda dengan memberikan suntikan ekuitas atau pinjaman.

Nusron pun meminta Irfan untuk berjanji dan menyatakan konsekuensi jika pilihannya itu tidak tepat. Bahkan, dia meminta direksi Garuda Indonesia ikut mati jika perusahaan mati.

"Oh kami nggak masalah yang penting selamat, jangankan punya pemerintah, saham minoritas yang lain hilang pun saya nggak menangis. Tapi yang penting sekarang gini aja, Garuda hidup, Desember selesai sebagaimana janji bapak tadi, Januari kita ketemu. Kalau Garuda selamat saya appreciate sama bapak-bapak di sini. Tapi kalau sampai Garuda mati, bapak-bapak harus ikut mati," kata Nusron.

Meski begitu, pada akhirnya langkah Garuda untuk menempuh proses PKPU diterima DPR. Kementerian BUMN pun mendukung langkah tersebut. Bahkan, dalam keputusan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI, Garuda dijanjikan mendapatkan penyuntikan modal negara alias PMN Rp 7,5 triliun setelah proses PKPU selesai dilakukan.

"Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU," bunyi salah satu poin Laporan Pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI yang diterima detikcom.

Lanjut ke halaman berikutnya