Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan semua daerah di Indonesia memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 2024. Menurut Ma'ruf, percepatan penyelenggaraan MPP adalah wujud pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP, sudah dibangun di seluruh Indonesia," kata Ma'ruf dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP yang dilihat secara virtual, Selasa (28/6/2022).
Saat ini baru ada 59 MPP di 508 kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Ma'ruf jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 11% dari jumlah keseluruhan.
Ma'ruf menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, terutama untuk menyediakan MPP di setiap daerah. Sekitar 60% MPP saat ini masih terpusat di Jawa. Ma'ruf meminta untuk mempercepat pembangunan MPP yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
Selain memenuhi target kuantitatif, MPP diharapkan bisa memberikan aspek kualitas. Menurutnya, penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi tolok ukur birokrasi nasional sehingga harus diperhatikan.
Pelayanan MPP merupakan wujud pelaksanaan untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan terintegrasi menuju kelas dunia yang berkualitas, mudah, cepat, murah dan transparan. Hal ini juga meningkatkan percepatan perizinan perusahaan, meningkatkan daya saing global untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian, harus bisa diakses masyarakat secara sederhana. MPP diselenggarakan dalam rangka memperbaiki pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah," ujar Ma'ruf.
Menteri PANRB ad interim Mahfud MD bicara bangun MPP di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Tumbuh 41,36 Persen, Penerimaan Pajak Tembus Rp 322 T di Triwulan 1-2022
(ara/ara)