ADVERTISEMENT

Erick Thohir Gencar Bersih-bersih BUMN, Peran Komisaris Diminta Diperkuat

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 30 Jun 2022 08:58 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Kementerian BUMN/Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Langkah bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan. Belakangan ini, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kejaksaan Agung membongkar praktik korupsi di perusahaan pelat merah.

Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Erick dan Kejaksaan Agung. Dengan penegak hukum, penanganan kasus yang terjadi di BUMN akan lebih transparan, termasuk aktor yang terlibat dan adanya potensi lubang di pengawasan BUMN.

Menurut Toto, ketika melakukan investasi atau menjalankan usaha, BUMN seharusnya melewati pengawasan yang berlapis. Ada pengawasan dari dewan komisaris yang dapat melihat proposal pengembangan usaha yang diajukan management feasible atau tidak. Termasuk ketika management mengajukan pengadaan barang jasa di perusahaan BUMN.

"Harusnya pengawasan di BUMN berjenjang dari komisaris, Kementerian BUMN dan BPK. Jika ada pengawasan berjenjang ini masih ada yang lolos, kemungkinan ada sistem pengawasan yang perlu diperbaiki, sehingga adanya penuntutan di kasus korupsi Garuda ini menurut saya langkah positif untuk memastikan sistem pengawasan yang ada perlu diperbaiki atau tidak," ungkap Toto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2022).

Toto menilai sistem pengawasan di BUMN sudah sangat memadai. Kini masalahnya adalah kompetensi dari pengawas BUMN, termasuk apakah kewenangan pengawas BUMN cukup atau tidak. Jika dewan komisaris yang diberikan mandat untuk mengawasi memiliki kompetensi dan kewenangan yang cukup, menurut Toto pengawasan yang harusnya dilakukan di BUMN sudah cukup.

"Mungkin yang saat ini dibutuhkan adalah penguatan di dewan komisaris, sehingga ketika menemukan kasus yang merugikan BUMN, komisaris dapat langsung bertindak. Mungkin bisa langsung memberikan laporan kepada Kementerian BUMN. Kalau perlu komisaris dapat melakukan RUPSLB untuk menilai kinerja management. Jangan membuat regulasi pengawasan baru lagi. Menurut saya regulasi yang ada sudah bagus dan perlu dijalankan secara konsisten," kata Toto.

Sebagai akademisi yang memperhatikan kinerja BUMN, Toto menilai pengawasan dan transformasi yang terjadi di perusahaan milik negara sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di masa Menteri BUMN Tanri Abeng, telah membangun pondasi agar perusahaan BUMN dikelola dengan baik dan lebih moderen. Tanri juga mengupayakan agar BUMN memiliki daya saing. Holding BUMN yang saat ini ada dinilai Toto sebagai bagian dari ide besar Tanri.

Sedangkan era Menteri BUMN Rini Soemarno, sudah mengarah agar perusahaan milik negara dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar lagi. Termasuk mewujudkan hilirisasi diberbagai macam industri termasuk industri berbasis komoditas dan sumberdaya alam agar nilai tambah dari komoditas dan sumber daya alam itu ada di Indonesia.

Sementara menurut Toto, di era kepemimpinan Erick, selain ia melanjutkan program yang sudah dan memperkuat rencana besar yang telah dijalankan pendahulunya, Menteri BUMN saat ini membuat sentuhan lain agar perusahaan milik negara dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan profit yang optimal.

Sentuhan tersebut di antaranya adalah memasukkan banyak profesional muda dan ahli di bidangnya untuk mengelola perusahaan BUMN. Di era Erick, talenta BUMN tak dibatasi dari organik BUMN saja, tetapi bisa dari luar BUMN.

Saat ini Toto melihat talent poll di era Erick sudah dijalankan secara masif. Mencari talenta dari luar BUMN dinilai positif, bahkan masuknya profesional di BUMN efeknya sudah bisa dirasakan.

"Memang menjadikan pengelolaan BUMN secara profesional dan akuntabel membutuhkan waktu. Munculnya kasus korupsi yang saat ini terjadi karena masa lalu. Penegakan hukum tanpa tebang pilih dan transformasi di BUMN yang dilakukan Menteri Erick. Tujuannya agar BUMN dikelola secara profesional dan akuntabel," pungkas Toto.

(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT