Langkah Sri Mulyani Tekan Utang Pemerintah Hingga Rp 216 T

Langkah Sri Mulyani Tekan Utang Pemerintah Hingga Rp 216 T

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 01 Jul 2022 21:15 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal keberadaan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda. Menteri BUMN ungkap pemilik Harley itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah bakal mengurangi utang Rp 216 triliun tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu dilakukan dengan mengurangi penerbitan surat utang.

Pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah jumlahnya akan dibuat lebih rendah dari target di APBN. Pada awal tahun, pembiayaan utang ditargetkan mencapai Rp 973 triliun. Namun, jumlahnya diturunkan pada target APBN melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022 menjadi Rp 943 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan hingga akhir tahun pemerintah kemungkinan hanya melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 757 triliun. Jumlah itu turun sangat jauh dari target awal APBN sebesar Rp 973 triliun. Dengan begitu pemerintah akan mengurangi pembiayaan utang hingga Rp 216 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembiayaan utang kita outlook sampai akhir tahun akan turun jadi Rp 750 triliun. Ini Rp 216 triliun lebih rendah, ada penurunan tajam sebanyak 22%," papar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di DPR RI, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2022).

Menurutnya, dengan ketatnya kebijakan likuiditas di Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya dapat membuat biaya penarikan utang menjadi makin tinggi. Maka dari itu pemerintah akan mengurangi penerbitan utang baru tahun ini.

ADVERTISEMENT

"Penurunan issue utang ini memberikan posisi Indonesia lebih aman dan baik," ungkap Sri Mulyani.

Hingga semester I-2022, dalam bahan paparan Sri Mulyani realisasi pembiayaan utang sudah mencapai Rp 191,9 triliun.

Berapa jumlah utang pemerintah? Cek halaman berikutnya.

Total Utang Pemerintah

Dalam catatan detikcom, hingga akhir Mei 2022, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sebesar Rp 7.002 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) 38,88%.

Dikutip dari buku APBN KiTa, secara nominal angka ini terjadi penurunan total outstanding dan rasio utang terhadap PDB dibandingkan realisasi April 2022.

"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," tulis Kementerian Keuangan dalam laporannya.

Disebutkan berdasarkan jenis, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,2% dari seluruh komposisi utang akhir Mei 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (rupiah), yaitu 70,68%.

Selain itu, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir 2021 yang mencapai 19,05%, dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74%. Dalam buku APBN KiTa juga disebutkan saat ini komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal.

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang 2022 masih terjaga di kisaran 8,7 tahun. Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK.


Hide Ads