ADVERTISEMENT

Bahlil: Saya Heran, Kok Orang Pesimis Banget Sama IKN?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 07 Jul 2022 13:48 WIB
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Davos
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Foto: Zulfi Suhendra/detikcom
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia heran terhadap orang-orang yang pesimistis terhadap rencana pindah ibu kota negara (IKN). Ia pun menyebut, banyak investor yang kepincut untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara.

Salah satunya ialah Foxconn yang berniat mengucurkan investasi US$ 8 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (asumsi kurs Rp 15.000) yang salah satunya untuk IKN.

"Saya juga heran kok orang pesimis banget. Saya itu hampir setiap ada tamu yang terkait investasi saya selalu mendampingi Pak Presiden dan rata-rata mereka itu pengin menyampaikan untuk melakukan investasi di IKN termasuk Foxconn," katanya saat berbincang dengan media di Solo, Rabu malam (6/7/2022).

Ia pun menjelaskan, pembangunan IKN membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun. Sebanyak 20% berasal dari APBN yang ditujukan untuk infrastruktur dasar dan kantor pemerintahan terutama istana presiden.

Pembangunan infrastruktur dasar sendiri, kata dia, telah menunjukkan progres. Sebutnya, infrastruktur untuk air hampir rampung. Lalu, jalan-jalan akses sudah mulai dibangun.

"Jalan tol, jalan penghubung dari ibu kota IKN sampai ke airport Balikpapan itu tidak lebih dari 40 menit, sekarang dalam pekerjaan," katanya

Dia menambahkan, istana presiden akan mulai dibangun Juli ini dan bakal rampung akhir tahun depan.

"Istana presiden, kantor-kantor yang pokok itu mulai dibangun di bulan Juli dan itu selesai di 2023 akhir oleh Kementerian PUPR. Jadi artinya untuk urusan kantor-kantor pemerintahan infrastruktur dasar itu selesai 2023 akhir, paling lambat 2024 awal," ungkapnya.

Ia pun menepis adanya isu tumpang tindih soal perizinan antara Kementerian Investasi dan Indonesia Investment Authority (INA). Sebab, INA sama sekali tak mengeluarkan izin.

"Jadi enggak benar itu terjadi tumpang tindih. Yang kedua INA itu dia itu lembaga investasi seperti lembaga keuangan nonbank sebenarnya tidak lebih dari itu, dia tidak berhak mengeluarkan izin," katanya.

Lihat juga video 'Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN hingga Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]



(acd/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT