Jakarta -
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu tulang punggung negara. Terdapat 64,2 juta UMKM, yang berkontribusi 61% terhadap PDB atau lebih dari Rp8,5 triliun serta menyediakan lapangan kerja bagi 97% angkatan kerja.
Karena itu dibutuhkan transformasi digital agar UMKM bisa bersaing di dunia internasional dan berkontribusi besar.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia/Chairman B20 Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan dunia telah berubah karena disrupsi teknologi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekitar 52% perusahaan telah bangkrut atau diakuisisi karena tidak bisa mengikuti tren digitalisasi. Arsjad mengatakan di Indonesia, hal itu juga terjadi namun bukan hanya kepada perusahaan besar tapi juga UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
"Pandemi COVID-19 melumpuhkan hampir 80-90% UMKM terutama saat PPKM. Namun di sisi lain, pandemi ini menjadi berkah tersendiri bagi sebagian UMKM terutama yang berhasil bertransisi ke e-commerce atau mengadopsi penjualan secara digital," kata Arsjad dalam siaran pers, ditulis Sabtu (9/7/2022)
Menurut survei BI 2021, 20% UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan mendigitalkan bisnisnya dan berhasil memanfaatkan media pemasaran online.
Artinya, kata Arsjad, melalui digitalisasi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berikutnya hingga US$ 150 miliar tahun 2025 sekaligus berpotensi menambah 20 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Arsjad mengatakan kita harus mengatasi tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang memang masih belum merata secara geografis dan berpusat di kota-kota besar. Tantangan kedua kurangnya keterampilan digital atau literasi digital yang akan membuat Indonesia menghadapi kekurangan 9 juta pekerja terampil di sektor teknologi digital.
Untuk mengatasi tantangan ini, Arsjad mengatakan KADIN Indonesia telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk memberdayakan, mendidik, dan mempercepat literasi digital untuk bisnis dan UMKM melalui Platform WikiWirausaha dan Gugus Tugas Kejuruan yang membantu pemerintah mengubah kurikulum pendidikan kejuruan nasional untuk menerapkan keterampilan digital yang relevan dengan industri di masa depan.
"Kami mengajak komunitas bisnis dapat mengambil bagian dalam berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas di seluruh negeri, mendukung dan memberikan masukan terhadap revitalisasi program kejuruan nasional agar lebih digital serta menyediakan magang di industrinya," ujar Arsjad.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan dialog B20-G20 ini dirancang untuk menjadi platform bagi kolaborasi publik dan bisnis untuk menyampaikan keprihatinan mereka dan mengusulkan solusi mereka. Dialog ini, kata Shinta diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang konkret.
Shinta yakin rekomendasi kebijakan yang akan diajukan pada pemimpin G20 ini akan menjadi kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan di era digital saat ini. Rekomendasi yang diajukan jelasnya menyentuh beberapa nilai yang sangat kami krusial dan penting, yakni universal, berkelanjutan, tangguh, inklusif, dan saintifik.
Lebih lanjut, Shinta menjelaskan platform B20 Wiki bagi UMKM ditujukan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan platform One Global Women Empowerment (OGWE) menggabungkan kapasitas dan jaringan yang ada untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan pengusaha dan perempuan di dunia kerja secara global.
Rekomendasi Kebijakan yang Inklusif B20 Digitalization Task Force Chair Ririek Adriansyah memaparkan, kesenjangan digital mengacu pada kesenjangan pertumbuhan antara mereka yang menikmati inklusi ekonomi digital dan ekosistem, serta mereka yang berada di luar realitas digital. Dalam konteks tersebut, lanjut Ririek, B20 Digitalization Task Force ingin memastikan bahwa digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan di masa depan, serta memastikan untuk dapat menjembatani kesenjangan digital, yang pada akhirnya menghasilkan transformasi digital yang inklusif.
Selain itu, lanjut Ririek, pemerintah disebut siap mendukung inklusivitas digital tersebut untuk mendukung salah satu tujuan dari penyelenggaraan G20. Ririek menyampaikan gugus tugasnya mengajukan empat rekomendasi. "Pertama, mendorong konektivitas universal dengan memastikan untuk mendorong akses universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah memastikan inklusi dan menghilangkan kesenjangan digital," kata Ririek.
Kedua, mengusung terobosan untuk ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh, dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Ketiga, memastikan pola pikir siap digital untuk individu dan UMKM dan memungkinkan UMKM memiliki akses ke platform digital.
Terakhir, mempromosikan dan mengimplementasikan standar keamanan teknologi yang mendasari praktik yang mendukung upaya perusahaan untuk melindungi jaringan. Menanggapi hasil rekomendasi B20 Digitalization Task Force, G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair Mira Tayyiba mengatakan pemerintah utamanya Presidensi G20 Indonesia sangat terbantu dengan kolaborasi dunia usaha dan industri yang ikut berkontribusi memastikan bahwa kebijakan publik termasuk kebijakan terkait digital dapat bermanfaat bagi masyarakat di semua lapisan masyarakat.
"Kami meyakini, kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan praktis, serta menciptakan ruang kebijakan yang lebih baik di sektor digital. G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga mendorong kerja sama antar pelaku inovasi seperti startup, modal ventura, korporasi dan pemerintah untuk mendukung inovasi digital," jelasnya.
.webp)
