Jakarta -
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terhadap Gubernur Anies Baswedan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Hal ini membuat Anies yang semula telah menaikkan UMP Jakarta menjadi Rp 4,6 juta melalui surat keputusan (SK), harus menerbitkan keputusan yang baru, mengembalikan nominal UMP ke Rp 4,5 juta seperti yang sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, pihaknya tinggal menunggu respon dari pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan putusannya mengabulkan gugatan kami. Kami saat ini menunggu sikap pemerintah atas putusan ini, apakah menerima atau menolak putusan," ujar Nurjaman kepada detikcom, Selasa (12/07/2022).
Nurjaman memperjelas, putusan PTUN berisi mengenai pembatalan keputusan Gubernur DKi yang dikeluarkan pada Desember lalu. Di mana, apabila pemerintah menyetujuinya, maka pemerintah harus membuat SK baru sesuai dengan putusan pengadilan.
"Dari awal kami komitmen, kami siap menerima keputusan pengadilan apapun keputusan itu. Tinggal sekarang bagaimana kelanjutan keputusan ini," katanya.
Di sisi lain, Nurjaman mengatakan para pengusaha yang telah mengikuti kebijakan ini dengan menaikkan UMP mau tidak mau harus melakukan penyesuaian kembali dengan melakukan penurunan. Menurutnya, hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan.
"Sekarang bagaimana apabila ada perusahaan yang sudah melaksanakan keputusan gubernur ini? Kan jadi turun? Ya itulah konsekuensi dari kebijakan. Karen ada yang baru, ikutilah keputusan itu. Semua berlandaskan pada hukum yang berlaku," ujar Nurjaman.
Meski demikian, di masa awal gugatan dilayangkan, pihak Apindo sempat memberikan himbauan kepada para pengusaha untuk tidak melaksanakan keputusan gubernur yang menaikkan UMP ke Rp 4,6 juta itu kalau-kalau nantinya akan terjadi perubahan kembali.
Seiring dengan berjalannya waktu, dalam rentang proses hukum berjalan, Nurjaman mengatakan pihaknya akhirnya menghimbau kembali agar para pengusaha bisa melaksanakan kebijakan gubernur sambil menunggu putusan pengadilan.
"Akhirnya dulu kami menghimbau kembali ke dunia usaha melalui media, untuk melaksanakan kebijakan gubernur sambil menunggu keputusan pengadilan. Tapi kan sekarang putusan sudah keluar, mau tidak mau harus lakukan perubahan kembali," ujar Nurjaman.
Lanjut ke halaman berikutnya.
"Oleh karena itu kami mengajak semua yang berkepentingan dan juga pemerintah, mari kita akhiri polemik ini dengan menerima putusan ini. Agar ke depannya lebih enak," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit turut angkat suara. Ia mengklarifikasi kalau ini bukan kemenangan Apindo, melainkan penegakan hukum.
"Ini bukan kemenangan Apindo. ini adalah yang kita tuntut itu penegakan hukum," ujar Anton kepada detikcom, Selasa (12/07/2022).
Anton mengatakan, para pengusaha meminta kepastian hukum kepada pengadilan menyangkut ketentuan yang berdasarkan pada peraturan lainnya seperti UU Cipta Kerja yang berlaku.
"Apindo membawa ke pengadilan, meminta kepastian hukum. Apakah UU yang berlaku atau kebijakan gubernur. Karena kebijakannya kita anggap bertentangan dengan UU," ujar Anton.
Sementara itu, Anton juga menegaskan ini bukan perkara nominal kenaikannya. Perbedaan antara UU dan kebijakan gubernur ini lah yang mendasari gugatan hukumnya.
"Ini bukan soal jumlahnya (nominal kenaikan). Upah itu dinegosiasikan dengan third party atau dewan pengupahan, bukan di pengadilan," ujar Anton.
"Kalau di pengadilan ini menyangkut hukumnya. Hukum kan tidak bisa tawar-menawar. Kalau para gubernur dan petinggi daerah bikin kebijakan sendiri, ini akan kacau republik kita," tambahnya.
Di sisi lain, Anton juga mengatakan, apabila kenaikan ini terjadi, nantinya dapat berimbas pada kekurangan tenaga kerja di daerah lain. Di mana, para pencari kerja berkemungkinan pindah ke daerah yang UMP nya lebih tinggi sehingga dalam hal ini perlu adanya harmonisasi antara pusat dan daerah.
Sebagai tambahan informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.
Kasus bermula saat Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.
SK itu tidak diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta dan dikabulkan pada hari ini, Selasa (12/07/2022).
"Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang didapat detikcom.
.webp)
