ADVERTISEMENT

Polemik Kredit, Dirut Titan: Ada yang Mengail di Air Keruh

Atta Kharisma - detikFinance
Jumat, 15 Jul 2022 13:24 WIB
Titan Energy
Foto: Titan Energy
Jakarta -

Direktur Utama PT Titan Infra Energy (TIE) Darwan Siregar menegaskan persoalan antara pihaknya dan kreditur sindikasi, khususnya Bank Mandiri, adalah persoalan restrukturisasi normal antara kreditur dan debitur. Menurutnya, kalaupun kasus ini sampai ke ranah hukum maka akan tergolong perdata, bukan hukum pidana.

"Dalam masa COVID-19 ini tidak ada keanehan sama sekali kalau terjadi penjadwalan ulang pembayaran utang. Hanya karena aset-aset Titan di Sumsel yang demikian menarik maka banyak sekali khalayak tertentu yang ingin mengambilnya. Kebetulan Titan ada masalah di bank (minta restrukturisasi utang), maka ada kesempatan pihak tertentu untuk mengail di air keruh," ungkap Darwan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).

Ia mengatakan karena kreditur yang terlibat bukan hanya satu bank saja, maka upaya jahat mengambil alih aset TIE tidaklah mudah sehingga perseroan dibenturkan oleh sejumlah masalah.

"Masalah pertama terjadi di tahun 2020, dilakukan penyelidikan atas kegiatan kerja Titan di Sumsel dan akhirnya didapatkan temuan atas laporan bekas oli yang dibuang sembarangan oleh pekerja di sana (lalai tidak dimasukkan ke tempat seharusnya)," terang Darwan.

"Maka temuan ini dijadikan perkara untuk tekanan atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Tapi case ini bisa diselesaikan dengan damai," sambungnya.

Masalah kedua yang jauh lebih serius, lanjut Darwan, yaitu tuduhan penggelapan dan pencucian uang sebesar Rp 109 miliar. Padahal dana yang dimaksud digunakan untuk operasional perusahaan yang terdampak akibat pandemi COVID-19, dan rekeningnya pun ada di Bank Mandiri.

Sebagai informasi, kasus ini dianggap pidana penggelapan lantaran pembayaran dari pelanggan yang seharusnya melalui collection account (sesuai perjanjian), namun ada beberapa pelanggan yang langsung melakukan transfer ke operating account.

"Padahal jumlahnya tidak banyak. Jadi dianggap tidak sesuai dengan agreement. Hal ini yang dianggap penggelapan pencucian uang, padahal dua akun tersebut adanya di Bank Mandiri," ujar Darwan.

"Lawyer Titan sudah menyampaikan dari saat pertama dilakukan penyelidikan, kalau case ini dituduhkan melakukan penggelapan seharusnya ada yang dirugikan, yaitu lenders. Tapi nyatanya tidak ada keluhan ataupun laporan Lenders," lanjutnya.

Darwan mengungkapkan ada bukti tertulis bahwa para kreditur tidak pernah mengajukan kasus ini ke penegak hukum.

"Jadi munculnya case ini tidak diketahui dari mana datangnya. Hal yang menarik pertama mereka bilang datangnya dari Bank Mandiri. Karena terbukti tidak, diganti dikatakan datangnya dari BPK, karena ini juga tidak, akhirnya katanya datang dari laporan seseorang," jelasnya.

Ia juga merasa heran mengapa persoalan ini bisa menjadi dugaan pidana yang dibawa ke penegak hukum, padahal persoalannya tidak sesuai dengan perjanjian.

"Ini yang sangat mengherankan. Lenders sudah mengirimkan auditor. Kegiatan dan pembayaran revenue yang dipermasalahkan penegak hukum semuanya sudah diketahui lenders, maka adalah aneh kalau penegak hukum keberatan sedangkan lendersnya tidak," kata Darwan.

"Karena semua kegiatan operasional atau penjualan ditransfer ke akun di Bank Mandiri, bagaimanapun ini seharusnya adalah perkara perdata, bukan pidana," imbuhnya lagi.

Klik halaman selanjutnya >>>

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT