.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk mengoptimalkan ruang laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bahwa prinsip blue economy itu bagaimana kita harus menjaga kesehatan laut, keberlanjutannya harus kita jaga. Karena itu output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Victor Gustaav Manoppo dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022).
Dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I Tahun 2022, ia menjelaskan perluasan kawasan konservasi berkualitas dan pengentasan sampah plastik merupakan program kerja ekonomi biru yang dijalankan oleh KKP sepanjang 2022. Mengingat hal tersebut merupakan bagian penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, jika kedua hal tersebut dilaksanakan dengan maksimal maka bisa berdampak positif terhadap peningkatan sumber daya ikan dan peluang perdagangan karbon.
Secara angka, ia menjelaskan semester 1 tahun 2022 sudah mencapai 73% dari target yang ditetapkan yakni seluas 1,46 juta hektare dari 2 juta hektare. Secara nasional luas kawasan konservasi saat ini adalah 28,4 juta hektare yang dikelola oleh KLHK, KKP, dan pemerintah daerah.
"Sampai akhir tahun saya yakin bisa melebihi target. Di sisi lain, target kita bukan hanya memperluas kawasan konservasi saja tapi bagaimana meningkatkan kualitas dari kawasan konservasi tersebut. Keuntungannya stok ikan bisa kita jaga, plus kita bisa dapatkan nilai karbon yang dihasilkan oleh kawasan konservasi," katanya.
Adapun salah satu langkah yang dilakukan oleh KKP untuk melakukan pemulihan ekosistem perairan yakni dengan cara penanaman Mangrove. Ia menjelaskan pada semester 1 tahun 2022, pihaknya sudah melakukan penanaman mangrove seluas 168 hektare dari target 200 hektare.
Untuk menggenjot pemulihan kesehatan laut, KKP memperkuatnya dengan program Bulan Cinta Laut. Program ini mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi bersih pantai dan laut dari sampah plastik yang dilakukan pada 10 titik di Indonesia.
"Ke depan KKP mengajak peran aktif nelayan dengan menyisihkan waktu satu bulan penuh dalam setahun untuk melaut khusus mengambil sampah bukan mencari ikan, namun mereka tetap bisa berpenghasilan. Rencana tersebut, kata Victor masih dalam tahap pematangan," jelasnya.
Untuk memaksimalkan sejumlah program, ia menjelaskan KPP turut menggandeng kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Victor melanjutkan KKP juga telah memfasilitasi empat dari enam sertifikasi pulau-pulau kecil/terluar (PPKT) yang ditargetkan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian sampai saat ini telah terbit 54 sertifikat PPKT yang menjadi dasar mempertahankan kedaulatan negara di mata internasional.
"Sertifikasi ini penting karena berkaitan dengan kedaulatan negara," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan capaian kinerja KKP turut berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa perizinan dan jasa kelautan serta perikanan yang melebih target. Pada semester 1 tahun 2022, besarannya mencapai Rp 67,6 miliar dari target Rp 50 miliar. Dari capaian tersebut, ia optimistis jumlah PNBP bisa tembus mencapai Rp 100 miliar di akhir tahun 2022.
(ncm/ega)
