Kemenkeu Harap BLT Desa Jadi Penanganan Stunting: Jangan Buat Beli Rokok!

Kemenkeu Harap BLT Desa Jadi Penanganan Stunting: Jangan Buat Beli Rokok!

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 28 Jul 2022 14:59 WIB
Selandia Baru berencana membuat kebijakan yang larang anak mudanya membeli rokok seumur hidup. Kebijakan itu dilakukan untuk wujudkan generasi bebas rokok.
Foto: AP Photo
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap dana desa yang diberikan ke masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak digunakan membeli rokok.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan salah satu penyebab orang stunting karena makanan yang dikonsumsi kurang bergizi. Dengan diberikan BLT desa, diharapkan penerima dapat menggunakannya untuk membeli makanan bergizi.

"Dari dana desa kita gunakan BLT desa untuk penanganan stunting. Harapannya dengan adanya tambahan uang, mereka jadi bisa beli (makanan bergizi) sambil kita berdoa mudah-mudahan nggak dibeliin pulsa sama rokok karena musuhnya itu. Orang Indonesia itu mendingan lapar tapi bisa ikut Citayam Fashion week," kata Astera sambil tertawa dalam media gathering di KM Zero Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/7/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sampai Juni 2022, penerima BLT Desa mencapai 7,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Realisasi itu meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 5 juta KPM.

"Ini terus terang sangat challenging karena desa itu goyang-goyang orangnya, dia-dia aja. Kadang-kadang nyari orang miskinnya berantem dulu. Ada yang rumahnya kelihatan bagus tapi nggak punya duit karena dia kena PHK, ada yang rumahnya jelek tapi duitnya banyak karena kerjanya rutin. Ini yang kita terus lakukan perbaikan dan daerah bisa lakukan adjustment," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Selain BLT Desa, penanganan stunting juga didorong melalui perbaikan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi sebagai upaya pencegahan infeksi penyakit. Dukungan dari pemerintah pusat itu diberikan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"APBD ini core sebetulnya karena duit kita masuk di APBD. Jadi kita dorong daerah bagaimana menggunakan APBD-nya untuk mengatasi stunting," tuturnya.

Penyaluran dana desa ada di halaman berikutnya

Sampai Juni 2022, realisasi TKDD mencapai Rp 367,1 triliun. Meski transfer ke daerah mengalami penurunan 3,9%, dana desa tumbuh 24,8% atau Rp 34 triliun.

Sekadar informasi, berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) angka stunting di Indonesia mencapai 24,4% dari keseluruhan jumlah balita 23 juta. Angka itu masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting di Indonesia bisa turun di angka 14% di 2024. "Bapak Presiden menegaskan di Januari kemarin terus kemarin diulang lagi sama Bapak Wakil Presiden bahwa di tahun 2022 ini minimal angka stunting turun 3%," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Alun-alun Kabupaten Subang, Kamis (12/5/2022).



Simak Video "Main-main dengan Dana Desa, Eks Kades di Sukabumi Ditangkap"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads