Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat rata-rata pendapatan pembudi daya ikan menjadi Rp 4,4 juta per bulan. Hal ini didasarkan pada data capaian semester I tahun 2022 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.
"Menarik ini ya, pendapatan yang kita targetkan di angka Rp 3,5-an juta, dan realisasinya mencapai Rp 4,4 juta. Saya melihat ada pergerakan yang positif bagaimana dukungan perikanan budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2022).
Dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2022, ia menjelaskan selain rata-rata pendapatan pembudidaya ikan, indeks nilai tukar pembudi daya ikan juga mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPI) saat ini berada di angka 104,25. Sedangkan target untuk nilai tukar pembudi daya ikan adalah sebesar 103. Angka tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan nilai NTPI di Semester I tahun 2021 dari 102,16.
Lebih lanjut Tebe menjelaskan pihaknya terus menggenjot produktivitas komoditas-komoditas perikanan bernilai ekspor yang termasuk dalam salah satu program prioritas KKP hingga 2024. Di antaranya adalah komoditas udang, rumput laut, kepiting, dan lobster.
"Untuk udang, target kita 2 juta ton produksinya pada tahun 2024. Apa yang kita lakukan? Kita membuat tambak udang berbasis kawasan contohnya di Kebumen, kemudian kita juga melakukan modelling dan revitalisasi. Harapannya, ini dicontoh oleh pembudidaya untuk dikembangkan secara mandiri," jelas Tebe.
Di samping itu, KKP berupaya meningkatkan rantai suplai untuk menggenjot geliat usaha pembudidayaan ikan di beberapa daerah, kinerja positif saat ini salah satunya telah dipicu oleh dukungan bantuan pemerintah yang terus digulirkan oleh KKP untuk mendongkrak efisiensi produksi budidaya.
"Berbagai dukungan telah disalurkan, di antaranya untuk pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan seperti bantuan excavator, dredger, pengelolaan saluran irigasi tambak (PITAP) serta kincir. Kemudian untuk pengelolaan perbenihan seperti bantuan benih berkualitas dan calon induk yang unggul, kebun bibit rumput laut, pembangunan unit pembenihan rakyat/ hatcheri skala rumah tangga, dan Keramba Jaring Apung. Dan bantuan dalam rangka pengelolaan produksi dan usaha seperti bioflok, Pra Sertipikasi Lahan Pembudidaya Ikan, Perizinan Usaha dan keempat, pengelolaan pakan dan obat ikan seperti bantuan mesin dan bahan baku pakan," ungkap Tebe.
Selain itu, dukungan input produksi seperti pendistribusian bantuan pakan mandiri juga terus digenjot produksinya oleh 10 UPT DPJB. Selain melalui penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan, utamanya dukungan input dilakukan untuk pembudidaya ikan skala kecil serta untuk mengantisipasi harga pakan yang tinggi di level pembudidaya kecil.
Tebe memaparkan sedangkan untuk pengembangan budidaya tambak udang dilaksanakan melalui intervensi APBN, yaitu budidaya tambak udang berbasis kawasan 100 hektare di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dilaksanakan modelling pembangunan kawasan tambak udang modern terintegrasi dan revitalisasi yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional.
Manfaat pembangunan tambak udang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, pajak, PNBP, adanya efek domino keekonomian (Multiplier Effect), serta penciptaan lapangan kerja dan tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.
Sementara untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan dalam program pembangunan kampung perikanan budidaya, akan dilakukan melalui bisnis model pembangunan terintegrasi dari hulu on farm hingga hilir.
Lalu dalam mendukung proses bisnis tersebut, KKP akan melakukan pendampingan quality assurance (CBIB, CPIB, CPPIB, penyediaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, infrastruktur dan sarana pendukung seperti saluran irigasi, jalan produksi dan sarana pendukung lainnya.
"Dalam mewujudkan akselerasi program terobosan kampung perikanan budidaya dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan. KKP juga akan terus lakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti PLN, Kemen PUPR, Kemenkop UMKM, Kemendes PDT, Kemenkominfo, BNI dan Telkom Agree" pungkas Tebe.
Simak Video "Asa Modal Usaha UMKM"
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/hns)
