Sudirman Said Muncul Kasih Saran soal Anggaran Jokowi Rp 3.000 T di 2023

Sudirman Said Muncul Kasih Saran soal Anggaran Jokowi Rp 3.000 T di 2023

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 18 Agu 2022 07:02 WIB
Sudirman Said Dok Istimewa
Foto: Sudirman Said/Dok. Istimewa
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan belanja negara Rp 3.041,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Sementara itu, anggaran subsidi energi rencananya digelontorkan Rp 210,7 triliun.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said turut berkomentar terkait hal itu. Menurutnya pemerintah perlu lebih memfokuskan aliran dana negara tahun depan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan miskin.

"Katanya masih ada 40% paling bawah yang kondisinya rentan. Memang tidak seluruhnya masuk kategori miskin absolute, tapi dia masuk kategori rentan miskin. Artinya apa? begitu ada guncangan sedikit, dia bisa jatuh," kata Sudirman kepada detikcom, Rabu (17/8/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ngomong bagaimana harapan masyarakat, kalau bicara anggaran berkeadilan sosial, sejauh mungkin prioritasnya pada kelompok-kelompok paling paling rentan. Saya yakin pemerintah sudah mengkonkretkan itu," tambahnya.

Sudirman memberikan contoh, misalnya seperti prioritas terhadap anggaran bantuan sosial (Bansos) dan juga subsidi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh sebab itu, menurutnya hal tersebut lebih perlu diprioritaskan dibandingkan dengan memberi anggaran sangat besar pada subsidi BBM.

ADVERTISEMENT

"Memang pemerintah sudah sangat baik merelokasikan anggaran ke subsidi BBM. Tapi kembali lagi, yang mempergunakan subsidi kebanyakan orang menengah ke atas," tambahnya.

Dengan demikian, dana subsidi yang berasal dari uang rakyat itu dinilai masih belum tepat sasaran. Pun apabila pemerintah terus berfokus pada subsidi BBM yang begitu besar, pemerintah akan terus menggendong beban finansial yang besar pula. Sudirman melanjutkan, kondisi tersebut akan membuat pemerintah mengorbankan hak-hak kelompok paling lemah tersebut.

"Kalau tidak, pemerintah akan terus menggendong beban finansial. Dan akan mengorbankan hal-hal yang paling lemah tadi. Dengan begitu harus ada keberanian untuk menggeser alokasi," tambahnya.

Simak video 'Jokowi Usul Anggaran Rp 3.000 T Tahun 2023, Buat Apa Saja?':

[Gambas:Video 20detik]



Indonesia ketergantungan impor minyak. Cek halaman berikutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ketergantungan RI kepada impor minyak cukup tinggi dan potensi RI terpengaruh dengan kondisi kestabilan ekonomi dunia juga semakin besar. Pun akibatnya beban keuangan menjadi semakin berat dan tidak stabil.

"Oleh karena itu, tidak terlalu disarankan untuk subsidi ke BBM. Semakin dekat atau menyamai semakin baik, semakin sustain. Dan masyarakat juga harus dibiasakan, kalau memang kondisi harga minyak dunia ini naik turun," tambahnya.

Meski demikian, ia mengaku pada awalnya penurunan subsidi ini tentunya akan sangat sulit bagi masyarakat RI. Apalagi, hal ini tentu akan berimbas pada berbagai sektor ekonomi lainnya dan harga-harga komoditas.

"Ya begini risikonya, ada jebakan dari politik populis. Kalau terlalu kesana memang bisa mengorbankan sustainability fiskal. Itu yang memang harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah rencananya akan menggelontorkan sebesar Rp 336,7 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi. Angka subsidi energi tersebut lebih rendah dari tahun ini yang capai Rp 502,4 triliun. Anggaran itu terdiri dari subsidi energi Rp 210,7 triliun dan anggaran kompensasi Rp 126 triliun. Sedangkan untuk subsidi BBM jenis tertentu dan LPG sendiri capai angka Rp 138,3 triliun.

Sementara itu, untuk anggaran perlindungan sosial sendiri dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.


Hide Ads