.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 yang mengusung tema 'Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional'. Rapat tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi secara nasional yang dipimpin langsung oleh seorang presiden.
"Baru saja kita berhasil melewati pandemi COVID-19, tekanan lainnya kembali muncul dari kondisi inflasi global yang meningkat karena adanya disrupsi rantai pasok maupun kenaikan harga komoditas. Tekanan inflasi juga terjadi di Indonesia," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).
Kendati Indonesia juga mengalami inflasi, ia menerangkan kalau inflasi masih cukup terkendali karena salah satunya disiasati dengan kebijakan APBN yang mempertahankan harga energi domestic (shock absorber) dan sinergi yang kuat berbagai pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pencapaian ini juga salah satu hasil dari sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam wadah TPIP-TPID dalam melakukan extra effort implementasi berbagai program kebijakan pengendalian inflasi," katanya.
"Dalam kesempatan ini kami selaku Ketua TPIP juga menyampaikan apresiasi atas segenap upaya seluruh pihak baik pimpinan kementerian/lembaga maupun kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga sampai dengan saat ini," imbuhnya.
Guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, TPIP dan TPID telah melakukan berbagai program kebijakan dalam kerangka 4K yaitu, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Dalam keterjangkauan harga, pemerintah telah berupaya dengan memberikan stimulus ekonomi dengan menyalurkan bansos baik dari APBN atau APBD, serta memberikan subsidi untuk komoditas energi.
Sedangkan dalam menjaga ketersediaan pasokan, telah dilakukan dengan menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog di level 1-1,5 juta ton. Terkait dalam upaya peningkatan produktivitas maupun penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui KUR Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang.
Di sisi lain, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan dengan cara mempercepat dan mempermudah penyalurannya termasuk disesuaikan dengan karakter usaha pertanian. Upaya juga dilanjut dengan mendukung pendampingan intensif kepada pelaku usaha pertanian. Ditargetkan pembiayaan KUR sektor pertanian pada tahun 20222 sebesar Rp 90 Triliun, dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp 70 Triliun.
Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, salah satu program strategis yang terus diupayakan di daerah adalah Kerjasama Antar Daerah (KAD). Tercatat, jumlah KAD terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2021 terdapat 93 KAD dan menjadi 111 pada triwulan-1 tahun 2022.
Terakhir, dari komunikasi efektif pemerintah pusat dan daerah secara intensif berkomunikasi mengenai kebijakan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dengan cara terus menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, komunikasi bijak, dan tidak panic buying.
Untuk terus menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi yang semakin kuat, TPIP-TPID terus berupaya melakukan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif.
(ega/ega)
