Erick Diminta Tak Kendor Bersih-bersih BUMN, Peran Komisaris Jadi Kunci

Mengenai markup yang kerap kali terjadi di BUMN, menurut Gede juga tidak bisa sertamerta dikatakan sebagai korupsi. Menurut Gede pengadaan barang dan jasa di BUMN tunduk kepada aturan BUMN. Beda dengan pengadaan barang dan jasa di Kementrian Lembaga yang tunduk pada Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa.

"Sering kali yang dituduhkan markup karena tak sesuai dengan harga perkiraan sendiri (HPS). Perbedaan HPS tak bisa dikatakan markup. Namanya perkiraan harga itu sifatnya fluktuatif. Sehingga harga fluktuatif tak bisa dijadikan indikator kerugian Negara," ungkap Gede.

Agar potensi kerugian BUMN dapat dikurangi, Gede menyarankan agar Erick Thohir dapat memilih management dan komisaris yang memiliki kapasitas serta kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMN tersebut. Setelah itu fungsi kontrol melalui komisaris sebagai perwakilan Pemerintah di BUMN dapat diintensifkan.

" Erick jangan asal mengangkat komisaris dan direksi BUMN. Harus memilih jajaran komisaris dan direksi BUMN yang telah teruji profesionalitasnya. Sehingga semua keputusan management harus mendapatkan persetujuan dari komisaris sebagai perwakilan Pemerintah di BUMN. Sehingga komisaris identik dengan pengawas BUMN. Kalau pengawasannya jalan maka kerugian atau penyimpangan keuangan di BUMN tak akan mungkin terjadi,"pungkas Gede.