Kemenhub Sudah Habiskan Rp 16,80 T, Serapan Belanja Pegawai Tertinggi

Kemenhub Sudah Habiskan Rp 16,80 T, Serapan Belanja Pegawai Tertinggi

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 24 Agu 2022 17:01 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi megunjungi Gerbang Tol Cikampek Utama. Kedatangannya untuk meninjau arus balik lebaran 2022 di Tol Jakarta-Cikampek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan realisasi anggaran kementeriannya pada 2022. Sampai 22 Agustus, Kementerian Perhubungan telah menghabiskan Rp 16,80 triliun atau 52,60% dari pagu Rp 31,94 triliun.

"Kami optimis bahwa di akhir 2022 kita dapat mencapai 95,9%," kata Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Jika dirinci, realisasi belanja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) paling banyak untuk belanja pegawai. Realisasinya mencapai 67,4% atau Rp 2,51 triliun dari pagu Rp 3,72 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu belanja barang Kementerian Perhubungan realisasinya 50,6% atau Rp 6,95 triliun dari pagu Rp 13,73 triliun, kemudian realisasi belanja modal 50%.

Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2022, Budi Karya menyebut pihaknya perlu melakukan beberapa hal antara lain melakukan monitoring dan pengawasan internal secara intensif terhadap Satker dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan, serta mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan.

ADVERTISEMENT

Selain itu, melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan dan pengadaan barang jasa, serta meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).

"Segera merevisi sisa kontrak dan buka tanda blokir jadi biar maksimalisasi ruang fiskal, memanfaatkan fleksibilitas automatic adjustment untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mengusulkan switch atau penggantian kegiatan yang prioritas," tambahnya.

Dalam kesempatan ini Budi Karya juga mengatakan laporan keuangan Kementerian Perhubungan pada 2021 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan itu menjadi capaian instansinya secara berturut-turut sejak 2013.

"Alhamdulillah Kemenhub kembali memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan 2021. Ini merupakan pencapaian berturut-turut yang ke-9 kali sejak 2013 dan ini jadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan penatakelolaan keuangan di masa yang akan datang," tuturnya.

(aid/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads