.webp)
Ginting berharap, Program Tol Laut dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P.
"Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ginting beranggapan diperlukan rencana pengembangan dan inovasi-inovasi dalam program Tol Laut. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodir pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan Jembatan Udara dan subsidi Angkutan Darat sehingga masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan dapat diterima langsung di wilayah pegunungan Papua dengan biaya distribusi yang lebih murah.
Selain itu, saat ini Kementerian Perhubungan juga telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru (food estate) seperti Merauke ke wilayah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.
"Kita terus melakukan upaya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat salah satunya dengan layanan transportasi untuk angkutan barang di laut dengan rute yang tetap dan terjadwal sehingga kebutuhan masyarakat berupa barang pokok dan barang penting dapat tersedia dan terpenuhi dengan maksimal sebagai perwujudan dari Nawacita dengan harapan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," tukasnya.
Sedangkan untuk kelancaran pendistribusian logistik, menurut Ginting, diperlukan adanya optimalisasi kinerja kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai dengan hinterland.
"Untuk itulah, telah diterbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, sehingga kita semua mendapatkan amanat untuk mensukseskan program Tol Laut Barang sesuai dengan peran kita masing-masing," jelasnya.
Adapun untuk pengawasan/ koordinasi pelaksanaan program Tol Laut dipimpin oleh Kemenko Marvest dan dibantu oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang bekerja sama bahu-membahu meningkatkan ketersediaan muatan balik yang akan diangkut oleh kapal Tol Laut.
Lebih lanjut, Ginting menjelaskan, pada pelaksanaannya saat ini program Tol Laut juga telah didukung oleh aplikasi yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses pemesanan hingga pengiriman barang.
"Selain itu, kita juga melakukan kerjasama melalui aplikasi SITOLAUT dengan BRISTORE dengan sistem end to end user untuk memberikan kemudahan dan memperlancar distribusi dan sistem pembayaran ke masyarakat," tutup Ginting.
(fdl/fdl)
