Erick Mau Tambah Pesawat buat Garuda, Seberapa Efektif Tekan Harga Tiket?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai Ditha akan kesulitan untuk mengurangi dominasi Lion Air Group di bisnis aviasi Indonesia. Selama pelaku usaha aviasi tidak ada kerjasama mengatur harga, maka KPPU sulit untuk masuk melakukan tindakkan. Sebab dominasi Lion Air Group dikarenakan keterbatasan armada. Sehingga satu-satunya cara untuk mengurangi dominasi Lion Air Group adalah menambah armada melalui BUMN aviasi.

"Saat ini tak ada kartel di industri penerbangan Nasional. Pelaku usaha hanya memanfaatkan kondisi tak berdayanya Garuda dengan memaksimalkan pendapatan mereka. Yang bisa mengurai permasalahan tingginya harga tiket adalah Menteri BUMN Erick Thohir dengan menambah armada Sehingga langkah Menteri Erick menambah jumlah armada Garuda dinilai merupakan langkah strategis untuk memperbaiki iklim persaingan usaha yang sehat dan menekan harga tiket pesawat di Indonesia. Tanpa adanya tambahan armada di BUMN aviasi, harga tiket pesawat di Indonesia belum akan turun signifikan," terang Ditha.

Memang Presiden Joko Widodo sudah meminta agar harga tiket pesawat turun. Namun perintah tersebut tak akan berdampak ke maskapai swasta. Pemerintah tak bisa menekan airline swasta. Permintaan tersebut hanya akan dapat diimplementasikan ke perusahaan BUMN aviasi.

Sehingga penambahan pesawat di BUMN aviasi mutlak dilakukan untuk menambah kapasitas dan mengurangi dominasi Lion Air Gorup. Jika jumlah armada dan rute Garuda bertambah, akan terjadi persaingan usaha yang sehat. Jika terjadi persaingan sehat maka harga tiket pesawat bisa kembali ke harga normal.

"Yang terjadi saat ini dimana rute Garuda terbatas, harga tiket melambung sangat tinggi. Jika kapasitas angkut bertambah dan Garuda dapat menekan harga, Lion Group akan mengikuti. Selama Garuda kapasitasnya terbatas, yang diuntungkan tetap Lion Air. Saat ini terjadi kegagalan pasar di industri penerbangan Nasional. Pasar industri penerbangan saat ini dikuasai pelaku usaha. Bukan karena persaingan. Sehingga perlu intervensi Negara,"ungkap Ditha.