.webp)
Susi Pudjiastuti turut mengomentari skema pensiunan PNS yang disebut-sebut jadi beban negara. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 itu berpendapat bahwa menteri yang pernah menjabat seperti dirinya tak perlu diberi uang pensiun.
Hal itu dinyatakan Susi di akun Twitter pribadinya untuk mengomentari pemberitaan terkait skema pensiunan PNS. APBN juga turut menanggung beban pensiunan DPR yang tak kalah besar walau hanya menjabat 5 tahun.
"Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun (baru cek hr ini ada rek. di mandiri Taspen," kata Susi dikutip dari Twitter resminya, Senin (29/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi Pudjiastuti pun mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS.
"Sudah saatnya hal-hal yang tidak rasional dan berkeadilan dibetulkan. Bu Menkeu benar, skema pensiun sudah saatnya dievaluasi dan harus diubah untuk lebih berkeadilan dan tidak boleh membebani negara," cuitnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani berencana merombak skema pensiunan PNS lantaran anggaran yang digelontorkan semakin besar. Adapun beban yang harus ditanggung APBN mencapai Rp 2.800 triliun.
Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi risiko jangka panjang. Pasalnya dana pensiunan PNS saat ini dibayarkan terus-menerus hingga pegawai meninggal dan diteruskan ke pasangan dan anak hingga usia tertentu.
"Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat," imbuhnya.
Saat ini uang pensiunan PNS diberikan secara dicicil setiap bulan atau sistem pay as you go. Ke depan akan diubah menjadi skema fully funded (pembayaran penuh di awal).
(aid/zlf)
