.webp)
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji akan dipercepat pemerintah. Rencananya, penyaluran BSU dilakukan pada September.
Percepatan penyaluran BSU yang dilakukan pemerintah ini dilakukan di tengah kabar rencana kenaikan harga BBM.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ida menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU. Lalu, memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima subsidi gaji. Kemudian, koordinasi dengan Himbara, dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.
"Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.
Subsidi gaji 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp 600.000.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," terangnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beri bansos tambahan Rp 24 triliun di halaman berikutnya.
"Pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (29/8).
Bansos yang pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun. Bantuan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.
Yang kedua, Sri Mulyani menyampaikan ada juga subsidi upah yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan dengan bantuan Rp 600 ribu per orang. Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji Rp 3,5 juta, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.
Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerbitkan aturan di mana 2% dari DAU dan DBH dialokasikan untuk bantuan subsidi kepada transportasi umum, hingga ojek dan nelayan. Uang itu juga akan digunakan untuk perlindungan sosial tambahan di daerah.
"Akan dilakukan pembayaran dari Pemda dengan 2% DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka bantu sektor transportasi. Dari angkutan umum ojek dan nelayan dan tambahan perlindungan sosial," kata Sri Mulyani.
