Presidensi G20 Indonesia melalui G20 EMPOWER menghasilkan kesepakatan untuk disampaikan kepada pemimpin negara G20. Kesepakatan tersebut untuk mendorong akselerasi pemberdayaan dan akses kepemimpinan ekonomi perempuan untuk menutup kesenjangan gender.
Co-Chair G20 EMPOWER, Rinawati Prihatiningsih mengatakan kesepakatan tersebut sudah diserahkan ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga di acara Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) G20 2022 di Bali, 24-25 Agustus 2022.
"Di bawah Kepresidenan Indonesia, tahun 2022 dengan semangat 'Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Kuat, untuk Menutup Kesenjangan Gender', aliansi G20 EMPOWER mendorong kerja sama tersebut menjadi semakin solid, sukses menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Lampiran Teknis," kata Rinawati dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).
G20 EMPOWER sebagai aliansi dari Group of Twenty (G20) di bawah Kepresidenan Indonesia mengusung tiga aksi prioritas menyoroti akuntabilitas untuk implementasi G20 Empower KPI, perempuan dan UMKM sebagai penggerak ekonomi, dan strategi membangun ketahanan digital & ketrampilan masa depan bagi perempuan.
Ada tiga poin rekomendasi yang mudah diadopsi, disusun untuk memastikan pengukuran KPI dalam mendukung pemberdayaan dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Pertama, bersama ILO & OECD, G20 EMPOWER menghasilkan dashboard untuk mengukur KPI yang telah disepakati yang akan dirilis setiap tahun.
Kedua, G20 EMPOWER memanfaatkan jaringan Advokat dari seluruh negara anggota G20 yang bertujuan multiplier effect dalam mempercepat partisipasi akses kepemimpinan ekonomi perempuan. Ketiga, G20 EMPOWER telah menghasilkan Playbook yang berisi 73 praktik baik dari berbagai perusahaan di 15 negara yang dapat diimplementasikan oleh sektor swasta.
G20 EMPOWER juga memperkuat isu-isu prioritas dengan mengangkat pembahasan tentang perempuan sebagai pekerja dan perempuan sebagai pemilik usaha terutama skala UMKM sebagai basis pemulihan ekonomi.
Dalam hal ini, G20 EMPOWER menghasilkan rekomendasi yang dapat diambil oleh sektor swasta untuk mendukung keterlibatan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya terkoordinasi lebih lanjut yang mencakup peningkatan kerja sama sektor publik dan swasta dalam mendukung baik perempuan yang bekerja di UMKM maupun bagi perempuan pemilik UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Memperkuat isu prioritas ketiga, G20 EMPOWER menyoroti pembangunan ekonomi masa depan melalui peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan digital. Sektor swasta didorong untuk membangun ketrampilan masa depan terkait digital ekonomi dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital, membuat program pelatihan yang disesuaikan, dan pelacakan dan pemantauan berkelanjutan.
Rinawati melanjutkan bahwa menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, di antaranya untuk Co-Chair G20 EMPOWER dari Italia, Jepang, Kanada, dan India. Juga para Delegasi G20 dan Negara Undangan, para Advocates G20 EMPOWER, mitra kerja dari ILO, OECD atas partisipasi aktif, dukungan, pandangan, masukan, berbagi pengalaman, pertukaran ide dan kerja sama yang solid mendukung keberhasilan inisiatif G20 EMPOWER secara keseluruhan melalui Playbook, Dasbor KPI dan Rencana Keberlanjutan.
"Penghargaan yang tinggi juga ditujukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), The Magic Duo Co-Sherpa Indonesia, Bapak Raden Edi Prio Pambudi dan Bapak Dian Triansyah Djani atas keyakinan, guidance dan dukungan yang luar biasa. Tidak lupa juga terima kasih kami kepada para sponsor khususnya Sinar Mas, Microsoft dan mitra strategis kami, Boston Consulting Group (BCG) Jakarta, dalam memberikan dukungan strategis dan bimbingan dalam pembuatan, penyusunan Lampiran Teknis ini," tutur Rinawati.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menegaskan mengatakan pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan harus yakin bahwa mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, adalah misi dan investasi jangka panjang, tetapi bukan sesuatu yang mustahil.
"Membangun komitmen yang kuat dan kokoh di antara para pemangku kepentingan termasuk negara dan organisasi internasional adalah kunci untuk mencapai tujuan yang komprehensif, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Saya berharap bahwa meskipun konferensi ini telah berakhir, kolaborasi kita yang kuat dapat berlanjut untuk tujuan global bersama ini," tuturnya.
(acd/ara)
