Kantor Sri Mulyani Hemat Rp 1,36 T Pakai Pola Kerja Baru, Ini Rahasianya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi COVID-19 telah memaksa kementerian dan lembaga (K/L) menghemat anggaran kerja. Sebab saat ini selama pandemi pola kerja yang dipakai serba digital dan sangat mengurangi pertemuan secara fisik.

Berdasarkan paparan Sri Mulyani, Kemenkeu telah banyak menghemat banyak sisi dalam hal transformasi digital selama bekerja hingga melayani publik. Jika ditotalkan Kemenkeu hemat hingga Rp 1,36 triliun tahun ini.

"Pola kerja baru dari Kemenkeu ini terlihat dari mulai ruang kerja yang sekarang didesain digital. Berbagai reformasi yang kita lakukan terlihat sangat menentukan anggaran di Kementerian Keuangan. Berbagai pola kerja baru ini telah mendorong spending better di Kementerian Keuangan," kata saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/9/2022).

Total efisiensi anggaran Kemenkeu mencapai Rp 1,36 triliun tahun ini. Angka itu merupakan total dari rincian berikut ini, pertama penurunan belanja birokrasi sebesar Rp 618,81 miliar di 2022.

Kedua, efisiensi atas kebijakan meeting secara daring sebesar Rp 161,70 miliar. Di mana sebelumnya anggaran masuk dalam konsumsi rapat dan ATK/percetakan bahan rapat.

"Rapat-rapat yg dulu sering itu menjadi drop. Kita juga menciptakan dengan kebijakan meeting secara daring dan hybrid efisiensi mencapai Rp 161,7 miliar dulu kalau setiap rapat ada konsumsi. Kalau tiga kali di kotak diberikan, belum wara wiri petugas yang pramusajinya. Ini skrg mengalami penurunan Rp 161 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Ketiga, efisiensi belanja ATK, di mana saat ini sebuah naskah atau dokumen yang harus ditandatangani hanya perlu menggunakan komputer atau laptop. Setelah digitalisasi belanja ATK lebih efisien Rp 132 miliar.

"Sehingga tidak perlu ada belanja ATK dan riwa tiwi orang bawa tandatangan. Itu Rp 132 miliar sendiri. Untuk pengadaan laptop kita melakukan secara tersentralisasi dan menggunakan e catalog," lanjutnya.

Keempat, efisiensi pengadaan laptop sebesar Rp 140,83 miliar. Kelima efisiensi penerapan ruang kerja sebesar Rp 14,35 miliar. Keenam efisiensi pembayaran belanja pegawai terpusat berdampak positif terhadap efisiensi anggaran sebesar Rp 9,46 miliar.

Terakhir, efisiensi Rp 290 miliar atas penggunaan collaborative tools atau aplikasi pendukung pekerjaan kolaboratif secara terpusat menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-katalog LKPP.

"Dulu naskah dinas harus jalan-jalan ke berbagai pihak stakeholder yang harus dikonsultasikan sekarang bisa dengan tools kita bekerja sama dengan satu naskah dinas secara sangat efisien," tutupnya.