Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memaparkan kunci penting pengendalian inflasi di daerah. Menurutnya pemerintah daerah (pemda) perlu melakukan sederet upaya, mulai dari menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.
Di samping itu, kerja sama antardaerah juga harus diperkuat, terutama dalam memenuhi kekurangan komoditas. Kemudian, pemda juga perlu mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tetap sasaran kepada masyarakat tidak mampu, serta mendorong gerakan hemat energi.
Wempi juga meminta agar pemerintah provinsi dapat mengumumkan persentase inflasi di kabupaten maupun kota setiap bulan. Dengan begitu para bupati dan wali kota dapat segera bergerak mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
"Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota, maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).
Hal tersebut Wempi sampaikan saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 bertajuk 'Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)' di Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya, hari ini.
Menurut Wempi, pemda juga harus mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bansos dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, lanjut Wempi, kepala daerah beserta jajarannya juga diminta berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik. Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik.
"Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali," terang Wempi.
Lebih lanjut Wempi menjelaskan upaya penting lainnya yang harus dilakukan pemda. Yakni meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta merespons cepat atas perkembangan harga dari waktu ke waktu.
Adapun hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Pemda yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022 lalu. Arahan itu di antaranya agar Pemda menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, menambah pasokan komoditas pangan yang harganya bergejolak, memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan, serta melakukan komunikasi yang efektif dan positif.
"Arahan lainnya dari Presiden, yakni agar pemda melaksanakan kerja sama antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, pemda perlu mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan dari sisi pasokan produsen dan konsumen, mendorong produktivitas pangan, serta mempermudah investasi dengan tetap mengacu pada strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif)," pungkasnya.
Simak Video "Jokowi Yakin Kepala Daerah yang Gagal Atasi Inflasi Merasa Malu"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)
