Resesi Sudah di Depan Mata, Indonesia Harus Bagaimana Nih?

Bank Dunia menyebut pada 2023 akan terjadi resesi ekonomi di mana-mana. Hal ini karena tekanan pada perekonomian negara besar di dunia akibat tingginya inflasi yang disebabkan krisis energi dan pangan.

Apakah Indonesia terancam resesi? Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan memang kondisi perekonomian 2023 masih sangat berisiko. Ketegangan geopolitik termasuk perang Ukraina dan Rusia diprediksi masih berlangsung dan menyebabkan hambatan pada rantai pasok global.

Krisis energi dan kenaikan harga pangan masih akan terjadi dan mengerek inflasi tinggi. Sementara respons kebijakan moneter global seperti menaikkan bunga acuan bisa menyebabkan tertahannya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menyebabkan resesi di berbagai negara.

"Kondisi ini tentu saja akan berdampak ke Indonesia dan seharusnya menjadi pertimbangan untuk tidak menaikkan BBM subsidi yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi makro dan juga politik," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (16/9/2022).

Dia menjelaskan saat ini harga BBM subsidi di Indonesia memang sudah dinaikkan dan menimbulkan protes di mana-mana. Menurut dia pemerintah harus berupaya untuk segera menghentikan kegaduhan ini.

"Apabila sampai dengan akhir tahun kegaduhan aksi penolakan kenaikan BBM ini bisa dihentikan, Indonesia berpeluang terhindar dari resesi pada tahun 2023," jelas dia.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan pemerintah memang harus mempersiapkan diri untuk menempuh langkah antisipasi. Jika tidak, maka surplus perdagangan yang selama ini dibanggakan akan berubah jadi defisit.

Lalu masyarakat yang rentan miskin kini jumlahnya cukup besar dan harus diberikan perlindungan sosial. Jadi tak cuma masyarakat miskin saja yang mendapatkan bantuan sosial ini.

Lalu tingkat suku bunga acuan yang tinggi sekali akan memicu pelarian modal dari negara berkembang. "Pemerintah harus menyiapkan protokol krisis dan dari sisi perbankan juga harus disiapkan, sehingga tak ada kasus seperti tahun 98 atau 2008, itu yang harus diantisipasi," jelasnya.

Pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan bantalan efektif untuk mempertahankan perekonomian. Hal ini karena 60% ekonomi disumbang oleh UMKM dan serapan tenaga kerja juga dari UMKM karena itu harus didorong secara penuh oleh pemerintah.

"Mulai dari pembiayaan murah, bantuan modal langsung, pendampingan dan percepatan masuk ke ekosistem digital. Itu yang harus dilakukan," jelas dia.