Jelang Sidang Umum PBB, Sherpa GCRG Bahas Krisis Pangan-Energi

ADVERTISEMENT

Jelang Sidang Umum PBB, Sherpa GCRG Bahas Krisis Pangan-Energi

Jihaan Khoirunnisa - detikFinance
Sabtu, 17 Sep 2022 16:01 WIB
Kemenko Perekonomian
Foto: Kemenko Perekonomian

Dia menjelaskan berdasarkan data Joint Coordination Centre (JCC), per tanggal 12 September 2022 tercatat ada sekitar 2,7 juta ton biji-bijian dan bahan makanan lainnya diangkut dari tiga pelabuhan di Ukraina.

Destinasi pengiriman ditujukan sebanyak 28% ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, 27% ke negara berpenghasilan menengah ke atas, dan 44% ke negara dengan penghasilan tinggi.

Pada isu krisis finansial, kata dia, masih terdapat kendala dalam pembahasan restrukturisasi uang, pendistribusian Special Drawing Rights (SDR) dan pelebaran ruang fiskal.


"Sejumlah negara mitra menolak membahas hal-hal terkait hutang tersebut sebelum terselenggaranya Mid-Term Elections Amerika Serikat pada tanggal 8 November 2022," terangnya.

Amina mengatakan saat ini terdapat 44 negara yang terdampak krisis, dan perlu dipertimbangkan untuk memaparkan dalam laporan GCRG.

Lebih lanjut Amina juga mendorong agar GCRG dapat bergegas untuk mewujudkan key asks yang telah dibahas sebelumnya.

"Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan pesan yang kuat ke masing-masing negara hingga pelaksanaan momentum pertemuan tahunan G20," tegasnya.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas kerja sama masing-masing negara dalam mengemban misi penyelesaian krisis.

Sementara itu, Sesmenko Perekonomian Susiwijono selaku Sherpa GCRG, menyampaikan Presiden RI Joko Widodo tidak hadir pada SMU PBB ke-77 (77th UNGA) dan side event Roundtable GCRG. Kehadiran Presiden nantinya akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.

Susiwijono pun menyampaikan update hasil pertemuan G20 untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembahasan di Roundtable GCRG tersebut. Pada isu pangan, G20 Agriculture Ministerial Meeting telah membahas dan menyepakati tiga prioritas yang diusulkan oleh Indonesia. Pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan perdagangan pangan yang transparan, adil, serta dapat. Ketiga, mendorong inovasi bisnis pertanian melalui teknologi pertanian digital di pedesaan guna meningkatkan taraf hidup petani.

"Terkait isu energi, para Menteri Energi G20 telah menyepakati Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (Bali COMPACT) untuk menjadi acuan bagi negara- negara anggota dalam program percepatan transisi energi. Bali COMPACT akan diadopsi dalam KTT Pemimpin G20 di Bali pada November 2022," kata Susiwijono.

Dia mengungkapkan Indonesia juga mengusulkan 'Bali Energy Transitions Roadmap' sebagai inisiatif agenda global dalam penguatan kerja sama internasional dan arsitektur energi.

"Roadmap ini mengatur kebijakan jangka panjang untuk mencapai SDGs dan mempercepat proses menuju Net Zero Emissions (NZE). Di dalamnya terdapat kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi melalui tiga prioritas utama. (Yakni) mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, dan memajukan pembiayaan energi bersih," paparnya.

Sedangkan pada isu keuangan, Susiwijono menjelaskan pertemuan Menkeu G20 telah sepakat untuk mendorong peningkatan alokasi SDR menjadi US$ 73 miliar, yang nantinya akan disalurkan melalui IMF. Di samping itu juga memperkuat fungsi Global Financial Safety Net (GFSN).


(akn/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT