.webp)
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022, Bank Indonesia menggelar High Level Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022. Rakorpusda kali ini mengangkat tema 'Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan'.
Rakorpusda merupakan salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pasca penyesuaian harga BBM. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengungkapkan per Agustus 2022, inflasi di Indonesia sudah mencapai 4,69% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94% (yoy).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan inflasi yang meningkat pada bulan Juli didorong oleh lonjakan inflasi volatile food sebesar 11,47% (yoy) yang telah berhasil ditekan pada bulan Agustus menjadi 8,93% (yoy) seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, di samping kondisi cuaca yang lebih kondusif.
"Saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan, namun yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya, yakni utamanya komoditas pangan. TPIP-TPID akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maupun pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah pada 12 September kemarin," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).
Airlangga menuturkan urgensi stabilitas harga pangan adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1%. Sehingga, kenaikan harga pangan akan meningkatkan kemiskinan.
Lebih lanjut, ia menyebut beras menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04% di desa dan 19,38% di kota.
Di sisi lain, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69% pada Agustus 2022 dengan inflasi pangan bergejolak telah turun menjadi 8,93%. Data Badan Pangan Nasional per minggu pertama September 2022 menunjukkan ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi.
Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai di antaranya stok komoditas cabai rawit yang berada dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi.
Menyikapi kondisi ketahanan stok komoditas pangan tersebut, Airlangga mengimbau seluruh daerah untuk fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan. Di antaranya, perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Lalu, meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras. Selain itu, memperluas kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lainnya.
Airlangga menambahkan akselerasi implementasi program tanam pangan pekarangan (seperti cabai) harus segera dijalankan guna mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Dalam jangka menengah, pengembangan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura juga harus terus diperluas.
Baca Selanjutnya >>>
