ADVERTISEMENT

Lagi, Bahlil Bicara soal Penundaan Pemilu

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 20 Sep 2022 12:43 WIB
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kondisi Holywings Gunawarman, Jakarta, Jumat (15/7/2022). Tinjauan tersebut dilakukan di salah satu gerai Holywings di kawasan Gunawarman, Senopati, Jakarta Selatan.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali menyinggung soal penundaan pemilu. Kali ini, ia berbicara dalam acara Malam Puncak HUT ke-56 KAHMI.

Dalam pidatonya di acara tersebut, mulanya Bahlil berbicara mengenai perjalanannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ia menceritakan strateginya agar bisa mencapai posisi tersebut.

Tak cuma itu, ia juga menceritakan mengenai realisasi investasi di Indonesia di mana pada tahun 2021 telah mencapai target. Bahlil sendiri optimistis jika target investasi tahun ini juga bisa tercapai.

Menjelang akhir pidatonya, Bahlil menyampaikan sebuah pesan jika demokrasi itu dinamis. Dalam pesan itu, ia mengatakan, jika ada yang meminta pemilu tetap, maka boleh saja kalau ada wacana pemilu ditunda.

"Menyangkut tadi ada pesan dari Bang Qodari, bahwa kalau kita bicara demokrasi itu kan dinamis, ini pesannya Bang Qodari, kalau ada yang meminta untuk pemilu tetap, boleh dong kalau ada wacana pemilu juga ditunda. Itu kata Bang Qodari," kata Bahlil seperti dikutip dari Youtube KAHMI Nasional, Selasa (20/9/2022).

Sementara, Bahlil menyerahkan hal tersebut kepada publik. Menurutnya, kalau ditunda juga bagus, tapi jika tepat waktu juga bagus. Baginya, terpenting harus mengacu konstitusi.

"Kalau saya bang, serahkan kepada publik saja, kalau tunda juga bagus, kalau pas juga bagus, tapi saya pikir bahwa kita harus mengacu konstitusi, selama konstitusi kita begitu jangan kita buat gerakan tambahan. Terkecuali konstitusi berubah baru kita melakukan gerakan tambahan," terangnya.

Bahlil bukan pertama kalinya menyinggung soal penundaan pemilu. Pada awal tahun (10/1), dia mengatakan jika dunia usaha setuju apabila pemilihan presiden diundur dari 2024.

"Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan ini jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik Indonesia.

Adapun alasan untuk memundurkan pemilu adalah peralihan kepemimpinan usai pemilihan umum dapat membuat ketidakpastian pada dunia usaha. Dia menilai, dunia usaha saat itu sedang bangkit dari keterpurukan karena masalah pandemi. Isu politik yang terjadi bila pemilihan umum dilakukan dalam waktu dekat dapat mengganggu pemulihan usaha

"Kenapa? Karena mereka baru selesai babak belur dari persoalan kesehatan. Dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, eh ditimpa lagi isu politik," ujar Bahlil.

Bahlil menilai, memajukan atau memundurkan pemilu pun bukan suatu hal yang dilarang. Ia menyebut Indonesia pun pernah melakukannya.

"Nah sekarang menurut saya memajukan atau memundurkan pemilu bukan suatu yang diharamkan juga kan? 1997 itu kita Pemilu, kan harusnya 2002 kan, tapi dimajukan kan karena krisis," tegas Bahlil.

Presiden Joko Widodo pernah menyentil soal hal ini. Baca halaman berikutnya



Simak Video "Jokowi Tunjuk-tunjuk Bahlil di Depan CEO Jepang, Ada Apa?"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT