ADVERTISEMENT

Bahlil Klaim Eropa Hingga Arab Saudi Minat Investasi di IKN Nusantara

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 19 Sep 2022 18:25 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada sejumlah negara yang berminat untuk menanamkan modal di proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Bahlil mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanyakan terkait perkembangan IKN dan terkait kawasan industri di Kalimantan dan Batam.

"Investasi di IKN sudah banyak yang menyampaikan minat, tinggal kapan nanti mengalokasikan wilayah masing-masing industri," kata dia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Bahlil mengungkapkan ada 5-6 negara yang berminat berinvestasi di IKN Nusantara, mulai dari Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Taiwan. Korea Selatan yang menyatakan minat seperti LG, Taiwan Foxconn,dan beberapa perusahaan Uni Eropa. Bahlil menyebutkan untuk negara Eropa, yang menyatakan minat adalah Jerman.

Sebelumnya Bahlil menyampaikan pembangunan IKN tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instrumen keuangan negara tersebut hanya akan membiayai 20% dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kota baru untuk Indonesia.

"IKN ini tidak semua anggaran dibangun lewat APBN. Kalau tidak salah maksimal 20% dari total pendanaan IKN itu dibiayai oleh APBN, sisanya lewat swasta," jelas Bahlil.

(kil/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT