Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghadiri Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional 'Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan' di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro, Selasa (20/9).
Dalam kesempatan ini, Trenggono mengonsolidasikan 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia. Ia menilai hal tersebut penting dalam mengoptimalkan pembangunan pesisir berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Implementasi Ekonomi Biru diharapkan bisa menekan ancaman kerusakan ekologi akibat berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan laut," ucap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).
Terkait hal ini, Trenggono menjelaskan KKP telah menyiapkan 5 program utama berbasis ekonomi biru yang dapat menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi.
Pertama, perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030. Program ini memiliki fokus utama pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan.
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 6 zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun upaya ini dilakukan bertujuan untuk menekan overfishing sehingga stok ikan tetap terjaga dan terkelola dengan baik.
"Untuk membuat tata kelola laut menjadi legal, regulated and reported, Indonesia menetapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Kebijakan ini akan diperuntukan kepada nelayan tradisional dan industri," kata Trenggono.
Ketiga, lanjut Trenggono, peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi.
Keempat, pemerintah melakukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk memastikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya. Hal ini dilakukan guna menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik.
"Kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan laut, salah satu program utama KKP adalah Bulan Cinta Laut. Program ini dilaksanakan melalui aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan," paparnya.
Untuk memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, Trenggono mengatakan pihaknya akan memantau implementasi program ekonomi biru menggunakan teknologi satelit dan kapal pengawas. Teknologi ini terkoneksi secara digital sehingga laut Indonesia akan termonitor dengan baik.
Merespons hal ini, Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan Utama juga menyebut upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat kurang mampu yang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan.
"Anak-anak nelayan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga secara bertahap dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mendukung adanya program ekonomi biru sebagai upaya transisi dari pembangunan berbasis daratan menuju pembangunan berbasis kelautan.
"Kalau kita kalkulasi kekayaan laut kita luar biasa, ini menjadi modal penting dalam ocean based oriented," jelas Ganjar.
Sebagai informasi, dalam forum ini, Trenggono juga membagikan 200 paket Gemarikan yang berisi olahan ikan agar para dekan turut menjadi motor penggerak makan ikan.
Paket tersebut diberikan kepada perwakilan dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, yaitu Dekan Fakultas Pertanian- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan- Universitas Lampung Mangkurat, Kalimantan Selatan, dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan- Universitas Kristen Arta Wacana, NTT.
Di samping itu, Trenggono melakukan restocking 200 ribu ekor benih ikan di Waduk Jatibarang Mijen. Benih ikan terdiri dari ikan nilem, ikan tawes dan ikan wader yang didatangkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dan Dinas Perikanan Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.
Simak Video "KKP Setop Proyek Reklamasi Dermaga Tambang Nikel di Morowali"
[Gambas:Video 20detik]
(fhs/ega)
