Pemerhati Ekonomi Sirkular Nusantara Circular Economy & Sustainability Initiatives (NCESI) Yusra Abi menyoroti adanya kritikan terhadap rencana BPOM merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan yang dilakukan oleh industri air kemasan dan diikuti oleh berbagai pihak. Menurutnya, kritikan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut tidak benar dan salah kaprah.
"Kritik terhadap rencana regulasi BPOM itu salah kaprah dan hanya membebek penolakan dari pihak industri," kata Yusra dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).
Sebelumnya, diketahui Ketua Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) dan Anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Nasional Saut Marpaung menilai kritikan yang disampaikan pelaku industri adalah penggalangan opini menyesatkan dan sarat akan konflik satu kepentingan. Ia mengatakan penggalangan opini greenwashing tersebut hanya menargetkan pesaing utama mereka yang mengenakan galon sekali pakai.
Ia juga menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) juga penuh dengan masalah sampah dan lingkungan. Maka tidak seharusnya mereka melakukan kampanye negatif terhadap galon sekali pakai.
Kemudian hal itu disebut sebagai lobi industri yang disebut Yusra sering digunakan untuk menghambat regulasi BPOM. Menurutnya, kritikan yang disampaikan itu terlalu berlebihan.
"Salah satunya adalah dengan menyebut aturan pelabelan resiko polikarbonat bakal menambah jumlah sampah plastik, karena publik bakal terdorong untuk meninggalkan galon isi ulang dan beralih ke galon sekali pakai yang bebas BPA. Itu lebay," katanya.
Sebab, menurut Yusra, semua air mineral non-galon yang beredar di pasar menggunakan kemasan plastik sekali pakai dari jenis Polyethylene Terephthalate (PET), plastik lunak yang bebas BPA. Bahkan, semua produk kemasan botol plastik dari pemegang market share terbesar di Indonesia juga terbuat dari plastik PET. Itu berarti produk yang mereka buat juga menimbulkan masalah bagi lingkungan.
"Penjualan terbesar produsen air kemasan terbesar di Indonesia, salah satunya bersumber dari penjualan kemasan single pack size yang semuanya berbahan PET alias sekali pakai. Bila masalahnya memang plastik sekali pakai, mengapa asosiasi industri tidak pernah mempersoalkan potensi sampah dari penjualan produk sekali pakai mereka yang masif itu?" tandasnya.
(akn/hns)
