Bahlil Ungkap Akal-akalan Harga Tanah Jadi Biang Kerok Investasi Mangkrak

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masih ada investasi mangkrak di Indonesia. Dari Rp 708 triliun investasi mangkrak sejak dia menjabat, baru sekitar Rp 584 triliun saja yang bisa direalisasikan.

Menurutnya ada dua masalah utama yang membuat masih ada investasi yang mangkrak. Salah satu masalahnya adalah persoalan pemilihan tanah bagi para investor.

Bahlil bilang selama ini tanah di Indonesia masih kelewat mahal di mata investor. Menurutnya, hal itu karena kebanyakan pemilik tanah menawarkan harga secara serampangan.

"Persoalan tanah nggak selesai. Misalnya, investor maunya di lokasi A, ketika orang tahu ada yang mau masuk, kita ini buat harga tanah ini mau-mau kita aja," ungkap Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).

Hal-hal semacam membuat harga tanah di Indonesia menjadi sangat mahal. Bahkan, modal beli tanah bisa sama harganya dengan modal membuat mesin industri. Katanya, yang jadi industri justru bukan kawasannya, namun penjualan tanahnya.

"Kadang-kadang kita membuat harga ini sama capex-nya (modalnya) seperti bangun mesinnya. Kita ini seperti bukan bangun kawasan industri, tapi bangun kawasan industri tanah. Produk belum ada kita sudah dapat untung duluan dari tanah," papar Bahlil.

Nah, kalau masalah ini terus menerus terjadi, akan sulit rasanya untuk bersaing dengan negara lain. "Kalau begini akan susah bersaing dengan negara yang lain, itu lah kenapa dari Rp 700 triliun tadi baru Rp 500 triliun," katanya.

Masalah berikutnya yang membuat beberapa rencana investasi mangkrak, kata Bahlil, justru datang dari para investor. Menurutnya, banyak rencana investasi di Indonesia mangkrak karena perusahaan yang mau berinvestasi justru sedang cekak modalnya. Hal itu terjadi karena pandemi COVID-19.

Bahlil bilang, cukup banyak perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia mundur karena kehabisan modal menghadapi badai pandemi COVID-19 di dunia. Makanya, rencana investasi pun mangkrak.

"Jadi Rp 100 triliun lebih yang belum bisa dieksekusi mutlak sampai hari ini juga diakibatkan karena beberapa masalah investor. Investor ini karena pandemi kekurangan likuiditas, bukan lagi masalah izin dan insentif," ungkap Bahlil.

"Ini masalahnya jadi likuiditas investor, makanya ada yang minta mundur," pungkasnya.