.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan angka kemiskinan di Indonesia makin turun dari tahun ke tahun. Meski begitu, Luhut bilang penanganan kemiskinan di Indonesia masih banyak sekali pekerjaan rumahnya.
Di tahun ini tingkat kemiskinan hanya mencapai 9,54% atau sekitar 26,16 juta jiwa. Turun dari tahun lalu yang mencapai 27,54 jiwa atau sekitar 10,14% dari total masyarakat Indonesia.
"Pak Presiden yang kami hormati tingkat kemiskinan tahun 2022 di bulan Maret adalah sekitar 9,54% atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021, sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa," ungkap Luhut saat memberikan laporan dalam Agenda Pengarahan Presiden Joko Widodo ke seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, di JCC Senayan, Kamis (29/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tingkat Kemiskinan ekstrem juga ikut turun di Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa. Padahal di bulan Maret 2021 jumlahnya mencapai sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa.
Meski begitu pekerjaan rumah pemerintah masih banyak dalam penanganan kemiskinan. Menurut target capaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia harus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1% tiap tahun hingga 2024. Dengan begitu, kemiskinan esktrim di Indonesia bisa mencapai 0%.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengeluarkan Instruksi Presiden no 4 tahun 2022 yang menugaskan 28 Kementerian dan Lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk mengambilnya langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
"Untuk mempercepat capaian SDGs 2030 yang dipercepat ke tahun 2024 perlu upaya penurunan kemiskinan ekstrim 1% tiap tahunnya, sehingga capai 0% pada 2024," papar Luhut.
Luhut memaparkan ada 3 instrumen kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Pertama menetapkan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022 hingga 2024.
Kedua, memastikan ketersediaan data sasaran pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang dipadankan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Data itu juga harus disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi yang lebih akurat.
"Ketiga membentuk penetapan pedoman umum pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bagi Kementerian Lembaga dan Pemda," tambah Luhut.
Sementara itu, strategi penghapusan kemiskinan ekstrim dibagi menjadi dua. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan pengurangan kantong kemiskinannya di daerah. Luhut bilang strategi ini dikawal dan diimplementasikan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta kementerian koordinasinya.
Strategi kedua, Luhut memaparkan akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan kementerian koordinasinya untuk melaksanakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.
(hal/dna)
