Banjir DKI Jadi 'PR Abadi', Pemerintah Harus Apa?

Dengan demikian, menurutnya, pemerintah perlu mendorong performanya dengan meningkatkan sinergi dengan banyak pihak serta langkah-langkah antisipasi banjir melalui berbagai proyek. Salah satunya dengan menambah kolam retensi untung penampungan.

"Bisa ditambah beberapa, yang difungsikan untuk kolam penampungan di musim hujan, tapi di musim kemarau dia kering menjadi taman dengan rumput liar. Nah itu yang harusnya diperbanyak dimana-mana. Karena sejarahnya juga Jakarta banyak rawa, banyak situ yang hilang. sekarang gimana caranya supaya bisa bertambah, itu PR paling besar," katanya.

Di sisi lain, Analis Kebijakan Transportasi serta Perkotaan jakarta di Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pemerintah DKI juga harus meningkatkan pengawasan dan perawatan terhadap saluran air atau drainase. Menurutnya, kurangnya kontrol inilah yang membuat Jakarta masih 'langganan' banjir.

"Banjir di Jakarta persoalan besarnya adalah air itu nggak bisa mengalir cepat masuk ke dalam drainase. itu tidak bisa mengalir cepat ke sungai. Kenapa? Drainasenya ini ketutup kalau lagi hujan. Lihat saja kalau lagi hujan yang banyak tergenang apa? Di jalan kan," kata Azas.

Tidak hanya itu, menurutnya, tidak sedikit dari proyek-proyek pembangunan di jalanan yang menjadi penyebab tersumbatnya saluran air. Kerap kali sampah proyek seperti pasir dan dan tanah terbuang ke saluran air. Hal ini pula lah yang menyebabkan tertutupnya saluran.

Oleh karena itu, Azas mengharapkan, pemerintah terutama dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Dinas Perhubungan, selaku penyelenggara proyek di jalanan publik, dapat bekerja sama dalam menyelesaikan perkara ini.

"Tapi yang ada penyumbatan itu disebabkan proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta itu tidak diawasi sehingga sampah-sampahnya, puing-puingnya, tanah-tanahnya, itu terbuang ke gorong-gorong atau ke saluran drainase. Karena nggak diawasi oleh pemprov," lanjutnya.