Setelah badai krisis yang terus menghantam, akhirnnya kabinet pemerintahan Sri Lanka menyetujui proposal untuk menurunkan status ekonomi menjadi 'negara berpenghasilan rendah'.
Langkah ini diambil agar Sri Lanka mendapatkan akses pendanaan lunak dari organisasi internasional, kata juru bicara kabinet, Gunawardane dilansir dari Reuters (11/10/2022).
Dengan ini Sri Lanka resmi masuk ke dalam daftar negara berpendapatan rendah menurut World Bank. Sri Lanka juga mengalami penyusutan ekonomi yang cukup dalam, ambruk hingga 8,4% secara tahunan pada kuartal Juni, dan merupakan salah satu penurunan terdalamnya secara kuartal.
GDP per kapita pada tahun 2021 adalah US$ 3.815 membuatnya berada dalam kategori menengah ke bawah di list world bank.
"Mengingat krisis keuangan serius yang tengah dihadapi Sri Lanka, perwakilan organisasi internasional telah memberi tahu kami bahwa jika Sri Lanka dikategorikan sebagai negara berpenghasilan rendah, maka akses untuk mendapatkan pendanaan akan lebih mudah," kata Gunawardane (11/10/2022).
Sebelumnya inflasi tahunan negara tersebut menyentuh hingga lebih dari 70%. Ini merupakan krisis ekonomi yang terburuk sejak 70 tahun terakhir. Hal ini pun mengakibatkan kenaikan harga pangan yang sangat signifikan hingga 85% dibandingkan dengan tahun lalu.
Ekonomi Sri Lanka sangat mengandalkan dari industri pariwisatanya untuk bertahan dan hancur ketika pandemi Covid-19 menyerang , karena banyak diberlakukan penutupan perbatasan ke negara tersebut.
Ditambah dengan salah urus keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahannya, dan berbuntut gagal bayar utang pada awal tahun ini.
Pergolakan politik dalam negeri pun membuat negara tersebut kian kusut. Menimbulkan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk protes dan membuat kerusuhan hingga harus membuat Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dan akhirnya mengundurkan diri pada bulan Juli lalu.
Simak Video "Survei SMRC: Jokowi Diyakini Bisa Cegah Krisis Seperti di Sri Lanka"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
