Fakta-fakta Buruh Geruduk Istana Merdeka yang Belum Puas

Pada unjuk rasa yang digelar Rabu ini, ada 6 isu yang dituntut oleh massa aksi, di mana 3 di antaranya sudah pernah disampaikan pada aksi sebelumnya di bulan September.

Tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law uu cipta kerja dan meminta naikkan UMP/UMK tahun 2023 sebesar 13%. Menurut pengamatan Said dari Litbang Partai Buruh, inflasi turunan dari 3 sektor yang dikonsumsi rakyat mengalami kenaikan lebih dari inflasi umum yang berada di 6,5%.

"Satu inflasi makanan. Dari inflasi umum 6,5% tapi di inflasi makanan Litbang Partai Buruh, sudah menghitung 15%. Buruh dan kelompok kelas pekerja membayar mahal 2x lipat," ungkap Said.

"Yang kedua adalah inflasi transportasi. Biasanya bayar 1 kali perjalanan Rp 4 ribu angkot, sekarang naik Rp 2 ribu. Artinya inflasinya 50%. Berarti 8x lipat dari inflasi umum kita membayar harga transportasi," lanjutnya.

Dan yang ketiga, sambung Said, ialah sektor perumahan. Di mana ia mengatakan, harganya naik Rp 50 ribu dari rata-rata ongkos sewa rumah Rp 500 ribu. Artinya, naik 10% atau dua kali lipat dari inflasi umum. Kondisi ini menurutnya mempengaruhi daya beli masyarakat yang turun 30%. Sedangkan menyangkut kenaikan upah 13%, Said pun merincikannya.

"Dari mana hitungannya? Inflasi 6,5% setelah kenaikan BBM, pertumbuhan ekonomi diperkirakan gerakan litbang partai buruh tumbuh di 4,9%. 6,5 persen inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi 4,9%, berarti sekitar 11,5% dan kami minta alfa menjadi 13%," jelas Said.

Sementara itu, 3 isu tambahan pada unjuk rasa kali ini yaitu tolak PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global, reforma agraria, dan meminta mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga).

Sebagai salah satu pengurus pusat Organisasi Perburuhan Internasional atau Governing Body International Labour Organization (ILO), Said meyakini Indonesia masih memiliki daya tahan untuk bertahan dari ancaman resesi global. Oleh karena itu, menurutnya, pengusaha seharusnya tidak menjadikan alasan tersebut untuk melakukan tindak PHK karyawan.

"Kami minta para menteri jangan jadi provokator. Datang ke Indonesia setelah pulang dari luar negeri mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah. Kenapa kau berbicara kepada rakyat?" lanjutnya.

Tuntutan berikutnya yakni mengenai reforma agraria. Ia mengatakan, pihaknya menuntut tanah untuk sepenuhnya milik petani. Kemudian yang berikutnya ialah pengesahan rancangan undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). "17 tahun, DPR 3 periode lebih tidak pernah mengesahkan PPRT," kata Said.

Said juga turut mengingatkan, dalam Konferensi ILO nomor 189 Pemerintah Indonesia dan serikat buruh telah sepakat meratifikasi perlindungan untuk domestic workers atau pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, isu ini masuk ke dalam tuntutannya kali ini.