.webp)
Di Tengah kondisi perekonomian dunia yang tengah di selimuti 'awan gelap' resesi, kondisi perekonomian RI masih tumbuh positif di angka 5,2%. Kondisi ini membuat pemerintah masih optimistis bisa mencapai target jadi negara maju di 2045.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan RI di 2023 akan turun 0,2%, menjadi 5%. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Iskandar Simorangkir mengatakan, hal tersebut patut menjadi perhatian.
Ia menyampaikan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi penurunan pertumbuhan RI. Yang pertama ialah mendorong pertumbuhan UMKM, di mana RI punya pasar domestik yang besar. Dalam hal ini, menurutnya penting untuk membangun optimisme dalam ekspektasi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau semua orang berperilaku sama, optimis, mereka berbelanja dengan pola normal atau dia mengalami peningkatan belanjanya karena optimis dengan ekonomi masa depan, akan timbul self-fulfilling prophecy," ujarnya, dalam acara Peran Pers Terhadap Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia di Wisma Antara, Kamis (27/10/2022).
Apabila Indonesia dapat memberdayakan domestic demand-nya dengan keberadaan pasar domestik yang begitu besar, Iskandar percaya RI akan mampu tumbuh di atas 5,2% di 2023.
Yang berikutnya, Iskandar mengatakan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) juga menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi RI. Salah satunya terlihat dari dampak pembangunan smelter nikel lewat peningkatan nilai ekspor.
"Salah satu keberhasilan kita dengan membangun smelter, seperti nikel. Sampai dengan bulan Agustus, dari Januari ke Agustus, kita berhasil nilai ekspor capai US$ 3,7 miliar. Sementara di Januari cuma di US$ 639 juta. Jadi kalau kita lihat, luar biasa yang kita hasilkan. Berlipat-lipat yang dihasilkan. Bahkan kita sampai di gugat Uni Eropa," jelasnya.
Untuk mengembangkan sektor hilirisasi, dibutuhkan investasi yang besar. Untuk itu menurutnya, peningkatan investasi perlu terus di dorong. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yakni melalui pembentukan UU Cipta Kerja.
"Kita harus mendorong investasi kita sehingga hilirisasi SDA kita memiliki nilai tambah tinggi. Itu harus kita dorong dengan cara menata iklim usaha, makanya pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja," kata Iskandar.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
