.webp)
Orang terkaya di Indonesia versi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada perusahaan-perusahaan pelat merah (BUMN) agar tak selalu meminta Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia adalah Rionald Silaban, berpangkat Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Hal itu dikatakan Rionald dalam acara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Investor Gathering 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Hadir investor dari berbagai pihak swasta maupun BUMN.
Awalnya Rionald berpesan kepada BUMN yang mau berinvestasi di sektor properti, agar memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar bermanfaat. Hal itu untuk menghindari kerugian dan meminta PMN ke negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta kepada BUMN-BUMN kita manakala Anda masuk properti, pastikan bahwa investasi Anda tersebut bermanfaat karena saya sangat menghindari Anda datang ke saya minta PMN. Itu salah satu pesan saya kepada Bapak/Ibu sekalian," kata Rionald.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga berpesan kepada PT PLN (Persero) untuk jangan banyak alasan agar selalu diberikan PMN.
"Kalau Anda mulai banyak alasan di jajaran kepemimpinan karena harus begini, kita ada lobi untuk minta supaya pembangkit di sini, transmisi di situ, distribusi begitu, loss-nya seperti ini, belum nanti masalah energi primer, efisiensi, ada saja alasan untuk mengatakan kinerja PLN pas-pasan Bu bahkan di bawah, tolong kita semua selalu disuntik (PMN)," katanya dalam acara Leaders Talk Series #2 bertajuk 'Indonesia Energy Investment Landscape', Rabu (26/10/2022).
Sri Mulyani mengatakan energi listrik merupakan nadi dari perekonomian dan PLN sebagai penyedia harus bertanggung jawab memberikan energi yang bersih-efisien agar ekonomi kuat.
PLN harus memiliki kewajiban moral dalam menjalankan berbagai program strategis terkait pengalihan energi hingga akses pasokan listrik. Sri Mulyani berpesan agar itu betul-betul dilakukan secara terukur dan jangan sampai ada korupsi walaupun banyak godaannya.
"(Harus) ada KPI-nya, ada akuntabilitasnya, efisiensi, dan tentu tidak ada korupsi akan menjadi sangat-sangat menimbulkan confidence yang luar biasa karena segala sesuatu di PLN itu sama seperti Kementerian Keuangan, itu kita berhubungan dengan uang ratusan bahkan ribuan triliun," tuturnya.
(aid/zlf)
