Bu Sri Mulyani, Ada Saran Biar Belanja Negara Tak Numpuk Jelang Akhir Tahun

Ilyas Fadilah - detikFinance
Senin, 31 Okt 2022 15:15 WIB
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Sisa anggaran belanja negara yang belum terealisasi mencapai Rp 1.200 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menghabiskan dana yang tersisa di sisa dua bulan tahun 2022.

"Daftar belanja Rp 3.000 triliun kalau dieksekusi semua. Itu masih ada Rp 1.200 triliun yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam dua bulan ke depan. That's really big money," kata dia dalam acara Bincang APBN, dikutip Senin (31/10/2022).

Realisasi anggaran belanja per 30 September 2022 baru mencapai 61,6% atau Rp 1.913,9 triliun. Pagu belanja negara sesuai Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.

Menumpuknya uang negara dinilai sebagai tidak optimalnya kinerja pemerintah dalam hal realisasi APBN. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan harus ada sanksi bagi kementerian dan lembaga (K/L) dengan kinerja tidak optimal.

"Harus ada punishment (hukuman) bagi Kementerian/Lembaga yang penyerapan anggarannya rendah. Sebaiknya jangan ditambah atau bahan dikurangi," ujar Tauhid kepada detikcom.

Misalnya K/L dengan penyerapan di bawah 90% masuk dalam kategori yang terkena hukuman. "Misalnya yang (realisasi belanja) di bawah 90% jangan ditambah, jangan minta naik," sambungnya.

Selain itu Tauhid menyarankan APBN 2023 harus diubah di awal tahun. Pasalnya ada perubahan asumsi makro akibat perubahan ekonomi. Belum lagi ada potensi pendapatan negara tahun depan bakal anjlok.

"Di awal tahun APBN 2023 harus dirubah. Dasar pertama karena ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang besar. Ada perubahan asumsi makro di perubahan ekonomi dan pendapatan tahun depan kan diprediksi jeblok," jelasnya.

Meski demikian, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat sisa anggaran yang ada masih mungkin dihabiskan. Dengan catatan, anggaran tersebut bersifat administratif.

"Dua bulan masih relatif mungkin dihabiskan. Dengan catatan anggaran-anggaran yang masih menumpuk sifatnya administratif. Artinya anggaran yang terhambat dan baru bisa cair ketika administrasinya selesai," ungkapnya.




(ara/ara)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork