.webp)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut mengantisipasi ancaman resesi global di 2023 yang dampaknya akan ikut menyeret sektor ketenagakerjaan. Berbagai strategi telah dipersiapkan untuk mencegah PHK meski kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan jauh dari resesi.
"Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi global," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
Ida menjelaskan strategi pertama adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan utamanya mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan," jelasnya.
Kebijakan kedua adalah optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Terdapat layanan pusat pasar kerja yang terdiri dari para pemangku kepentingan salah satunya Job Fair yang akan terus digencarkan pada tahun depan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja melalui kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
"Minggu lalu kami menyelenggarakan Job Fair dibarengkan dengan Festival Vokasi. Kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK dan kami meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika ketenagakerjaan," tuturnya.
Pihaknya juga telah membangun ekosistem digital layanan ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan 4 layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub dan bizhub. Ini merupakan upaya Kemnaker untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.
"Kita lagi mendorong semua perusahaan industri untuk masuk dalam SIAPkerja ini," imbuhnya.
Kebijakan ketiga adalah perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.
"Data semester I-2022 ini 639.547 lowongan pekerjaan," bebernya.
Keempat, kebijakan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.
Kebijakan kelima adalah melakukan hubungan industrial yang harmonis. Hal ini dapat diraih dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan PKB, penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS Bipartit.
"Kami menghidupkan kembali LKS Bipartit Awards, ini salah satu upaya kita untuk membangun dialog sosial di tingkat perusahaan yang sudah lama tidak diadakan sejak 2014 dan kita mulai lagi di 2022 ini," tandasnya.
(aid/dna)
