ASN Papua Bisa Magang di Kemenkeu hingga Pemda, Ini Tujuannya

ADVERTISEMENT

ASN Papua Bisa Magang di Kemenkeu hingga Pemda, Ini Tujuannya

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 08 Nov 2022 17:21 WIB
Ilustrasi wanita karier atau PNS
Ilustrasi/Foto: Getty Images/alvarez
Jakarta -

Kawasan Indonesia Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi tujuan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Wilayah ini juga menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan ASN yang berkelas dunia (world class bureaucracy).

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengungkapkan dengan program ini diharapkan bisa memberikan perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan menjamin pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Adi menjelaskan saat ini memang Indonesia masih menghadapi masalah training rate yang rendah. Ada banyak ASN belum punya kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Padahal ini adalah kebutuhan yang harus dilakukan secara masif termasuk di Indonesia Timur.

Dia mengungkapkan program magang bagi ASN Papua merupakan salah satu jalur pengembangan kompetensi yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua seiring terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui Program Magang.

"Perlu kolaborasi dari berbagai instansi pemerintah, mulai dari Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, juga instansi mitra magang, baik di instansi pusat dan pemerintah daerah serta sektor swasta," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022).

Menurut dia program magang menjadi salah satu alternatif pengembangan kompetensi ASN yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Provinsi Papua. Program magang ini merupakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang berbasis experiential learning, untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan (learning by doing).

"Saya juga berharap, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi momen penting untuk menyiapkan kapasitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua. Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua akan dapat terwujud jika didukung dengan ASN yang kompeten dan profesional di segala aspek pembangunan," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani yang menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua (DOB) harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan melalui kesiapan SDM aparatur yang matang dan berkompeten, sehingga program magang ASN Provinsi Papua ini harus senantiasa diperkuat melalui mekanisme seleksi, inkubasi, dan retensi program magang ASN yang berbasis sistem merit, agar kualitas output SDM tetap terjaga kualitasnya.

Dia mengingatkan untuk membangun komunikasi publik yang komprehensif terkait program magang ini dan menjamin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tidak hanya secara fisik melainkan juga tata kelola SDM aparaturnya. "Tidak hanya itu saja, kami juga mengapresiasi instansi pusat dan daerah yang terlibat aktif dalam program pembangunan SDM aparatur di Provinsi Papua ini" ungkapnya.

Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur mengapresiasi LAN yang telah memberikan kesempatan kepada ASN di Provinsi Papua untuk melakukan magang di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka menggali pengalaman dan pengetahuan untuk memperbaiki kualitas SDM aparatur serta tata kelola pemerintahan.

"Kami selaku pemerintah provinsi Papua memohon dukungan dari seluruh mitra magang baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah untuk mensukseskan program magang yang baru pertama kali dilakukan ini, harapan kami dapat memperbaiki kapasitas ASN, dan tentu saja memberi dampak pada perbaikan kualitas tata kelola pemerintah di Provinsi Papua" ujar dia.

Piloting Magang ASN Provinsi Papua ini diikuti oleh 42 orang peserta yang akan dimulai pada 7 November sampai dengan 21 Desember 2022 dan dibagi menjadi dua tahap yakni Pra Magang selama 1 minggu di LAN dan Magang selama 6 minggu di instansi mitra magang yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, LKPP, serta sejumlah pemerintah daerah best practices antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Tangerang.

(kil/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT