Sistem pemerintahan disebut harus mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini agar pelayanan birokrasi tak terdisrupsi oleh cepatnya perubahan teknologi.
Pemerintah juga harus mampu memberikan dampak positif untuk mempercepat pelayanan publik. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengungkapkan saat ini tuntutan masyarakat semakin besar untuk mendapat pelayanan yang cepat dan berkualitas.
Namun saat ini sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah semakin terbatas. Karena itu teknologi bisa menjadi peluang untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana. Karena itu LAN menggelar seminar Indonesia - Japan Knowledge Exchange Seminar 2022. Dalam seminar ini diharapkan ada simbiosis mutualisme antara pemerintah Indonesia dan Jepang.
Menurut Tri, Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jepang memanfaatkan teknologi di sektor pemerintahan. "Sebaliknya kolega Jepang akan mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki 514 Pemerintah Daerah telah melakukan terobosan perubahan di sektor pelayanan masyarakat. Maka seminar ini bukan hanya memiliki dimensi akademis dan pengetahuan tetapi juga teknokratis guna melakukan perbaikan kebijakan publik di masa yang akan datang," kata dia dalam siaran pers, ditulis Kamis (10/11/2022).
Dia menambahkan dengan kolaborasi ini diharapkan bisa memberi dorongan dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi tematik bidang digitalisasi administrasi pemerintahan dan pertukaran pengalaman dalam hal digitalisasi pelayanan publik.
Deputy Director, International Affairs Office, Local Administration Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, Tagashira Shinji menjelaskan Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan baik dari sisi latar belakang, populasi, dan otonomi daerah, namun melalui tukar pengalaman antar kedua negara ini, diyakini dapat memberikan kebermanfaatan yang besar bagi kedua belah pihak ke depannya.
"Saya harap kerjasama Indonesia Jepang ini dapat terus berlanjut terutama dalam memberikan "knowledge Exchange" yang mungkin saja dapat diadopsi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di kedua negara" ujar dia.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan transformasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah melalui digitalisasi birokrasi, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, berbiaya murah dan sederhana.
Maka melalui berbagai inovasi seperti Aplikasi E-Gov, Gerai Pelayanan Publik, Smart Kampung Banyuwangi, serta Mal Pelayanan Publik, menjadi bentuk komitmen pemerintah Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat.
"Seperti diketahui bahwasanya Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan solusi dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelas Ipuk.
Sementara itu, tidak berbeda jauh dari Banyuwangi, Fukuoka City dan Neyagawa City memberikan terobosan Digitalisasi Administrasi secara daring yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan usia di negara tersebut. Kedua kota tersebut sangat memperhatikan kaum lanjut usia (lansia), untuk Fukuoka sendiri menyediakan loket jarak jauh bagi kaum lansia kesulitan untuk datang ke pusat pelayanan pemerintahan sedangkan untuk Neyagawa sendiri membuka kelas smartphone bagi lansia untuk mengajari pengoperasian dasar smartphone dan penggunaan email bagi lansia.
Chief Sales Marketing Officer WIR Group, Manpalagupta Sitorus menjelaskan terkait dengan metaverse yang hadir untuk memberikan layanan administrasi pemerintah yang berbasis virtual, melalui kecanggihan Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI) dan Augmented Reality (AR) kedepannya birokrasi akan terus bergerak ke arah Digital Services.
(kil/das)
