Airlangga juga menekankan agar daerah dapat memanfaatkan platform perdagangan digital untuk memperpendek rantai pasok dan mempermudah akses ke konsumen. Demikian juga dengan penguatan sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen serta perluasan program tanam pekarangan sebagai program ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
"Kemudian optimalisasi belanja wajib perlinsos maupun BTT dan pengendalian inflasi. TPID dapat melakukan pendampingan dalam optimalisasi anggaran dari dana desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah," jelas Menko Airlangga.
Selain komoditas pangan, sektor transportasi juga mengalami peningkatan harga jelang akhir tahun. Untuk itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah perlu memastikan ketersediaan armada dan frekuensi penerbangan yang cukup untuk mengantisipasi kenaikan permintaan di akhir tahun serta melaksanakan komunikasi kebijakan secara efektif dengan seluruh pihak guna menjaga ekspektasi inflasi pada momen Natal dan Tahun Baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dalam Rakortas tersebut diungkapkan bahwa pada bulan Oktober 2022, inflasi Indonesia berada pada angka 5,71% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan September 2022 yang sebesar 5,95% (yoy).
Penurunan tingkat inflasi tersebut didorong oleh deflasi komponen Volatile Food (VF) sebesar 7,19% (yoy) karena tercukupinya pasokan pangan serta extra effort yang telah dilakukan Pemerintah untuk menekan inflasi pasca penyesuaian BBM.
"Pada beberapa komponen yang diatur Pemerintah atau Administered Price (AP) mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm) atau 13,28% (yoy) terutama didorong dari kenaikan harga BBM, kemudian inflasi inti tercatat sebesar 3,31% (yoy)," ujar Menko Airlangga.
(hns/hns)