Timbang-timbang Penghapusan Truk Obesitas 2023

Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa, yaitu meminta Kemenhub untuk menunda pelaksanaan Zero ODOL ini. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto, meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang. Pasalnya, jika diterapkan awal Januari 2023, kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari karena biaya transportasi menyumbang 25% dari harga keramik. Hal ini akan berdampak juga pada harga properti dan perumahan rakyat.

Sependapat dengan Edy, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya. Menurutnya, jika biaya angkutan naik sebesar 5%, harga semen akan naik sekitar 25%.

"Bayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja, keramik akan ikut naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Karenanya, kami juga meminta agar Kemenhub bisa menunda pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang," ucapnya.

Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Budi Saputra menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini.

"Kami mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi. Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun," ujarnya.

Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN) Vallery Gabrielia Mahodim, juga meminta agar Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya.

"Aturan terkait dengan ODOL ini membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama seperti ini, entah itu secara offline maupun online. Tetapi endingnya adalah hanya angin surga lagi dan bola panas yang sampai sekarang belum ada titik temu. Karena itu, kami dari para sopir truk meminta agar bisa duduk bersama dengan 5 instansi, di mana itu adalah bagian dari Kemenhub dan Polri," katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono juga mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rachmat Hidayat menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan. "Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Namun, dalam meminta penundaan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan sebagainya sesuai aturan," tukas Rachmat.

Menanggapi permintaan penundaan penerapan Zero ODOL tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana berjanji akan melakukan jalan yang terbaik dengan membicarakan lagi terkait dampak Zero ODOL ini dengan semua stakeholder terkait.

"Jadi, perekonomian harus kita jaga, tapi aspek aspek keselamatan pun juga harus kita jaga. Jadi, jangan sampai ada salah satu yang kita korbankan," katanya.